Breaking News:

Ombudsman RI Perwakilan DIY Beri Tempo 30 Hari ke Pemda DIY untuk Tindak Lanjut Pergub Larangan Demo

Lembaga Ombudsman Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait Peraturan Gubernur (Pergub)

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/ Miftahul Huda
Suasana pembacaan dan penyerahan LAHP terkait Pergub DIY Pelarangan Demonstrasi, Kamis (21/10/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Lembaga Ombudsman Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2021 tentang larangan demonstrasi.

Pergub tersebut dinilai oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Demokrasi Yogyakarta (ARDY) telah membungkam hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Sehingga perwakilan ARDY melaporkan dugaan adanya maladministrasi dalam pergub tersebut kepada Ombudsman RI Perwakilan DIY.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budi Masturi, mengatakan hasik LAHP tersebut masih berupa saran tindakan korektif sesuai pasal 8 Ayat 2 UU Ombudsman RI Nomor 37/2008.

Dalam hal ini Ombudsman RI Perwakilan DIY memberi waktu 30 hari kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menindaklanjuti saran tersebut.

Baca juga: Pergub Larangan Demo Dinilai Maladministrasi, Sri Sultan HB X: Kami Tidak Pernah Melarang

"Dalam 30 hari kami berharap akan menerima laporan tindak lanjut dari gubernur. Kalau tindak lanjut itu dinilai dalam bentuk penyelesaian, maka persoalan akan berhenti di situ," katanya, seusai menyerahkan LAHP kepada Kabiro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY, di ruang rapat Ombudsman RI DIY, Kamis (21/10/2021).

Akan tetapi, jika selama 30 hari itu Ombudsman RI perwakilan DIY menganggap tindak lanjut yang dilakukan pemerintah DIY belum sesuai, maka pihak Ombudsman RI DIY akan memberikan penegasan supaya saran itu dilakukan.

Dan apabila tindak lanjut itu masih tetap belum sesuai dengan harapan, maka sesuai mekanisme LAHP, Ombudsman RI perwakilan DIY akan mengusulkan untuk dibahas ke Ombudsman Pusat supaya mejadi sebuah bentuk rekomendasi.

"Manakala itu sudah menjadi rekomendasi, sesuai undang-undang Gubernur wajib menjalankan rekomendasi Ombudsman. Jika tidak bisa maka dikenai sanksi dari Mendagri atau berupa penonaktifan, itu kalau sudah rekomendasi," ujar Budi Masturi.

Budi menjelaskan, ada dua hal yang diusulkan dalam LAHP tersebut yakni, pertama terkait proses dan substansi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved