Vaksinasi di Bantul dan Gunungkidul Rendah, Sri Sultan HB X: Kalau Jam 12 Bubar Nggak Bakal Selesai
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi arahan khusus kepada kabupaten di DIY yang cakupan vaksinasinya masih tergolong minim.
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi arahan khusus kepada kabupaten di DIY yang cakupan vaksinasinya masih tergolong minim.
Seperti diketahui, cakupan vaksinasi di DIY secara umum telah melampaui 83 persen.
Namun untuk Bantul dan Gunungkidul cakupannya masih berkisar di angka 60 persen.
Kemudian disusul Kabupaten Sleman dan Kulon Progo sekitar 70 persen.
Baca juga: Dukung Budidaya Hortikultura, Poktan di Kulon Progo Dapat Stimulan Irigasi Sprinkle di Lahan Surjan
Hanya Kota Yogyakarta saja yang cakupan vaksinnya melampaui 100 persen.
Menanggapi hal itu, Sri Sultan meminta kepada pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan segala potensi maupun sumber daya yang dimiliki.
Sebab, selain memiliki tenaga kesehatan di Puskesmas, pelaksanaan vaksinasi juga didukung oleh sumber daya yang dimiliki TNI maupun Polri.
"Sebetulnya itu tergantung bagaimana mengkonsolidasikan potensi saja. Ya TNI sama polisi kan back up nakesnya dan sebagainya. Kemudian di sana ada Puskesmas ya jadi mestinya itu bisa dikonsolidasikan," jelas Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (7/10/2021).
Raja Keraton Yogyakarta ini juga meminta agar pelayanan vaksinasi di daerah tak hanya dibuka sampai pukul 12 siang saja.
Sebab, di jam-jam tersebut merupakan waktu bekerja bagi sebagian besar masyarakat.
Sehingga terkadang warga tak sempat menuju tempat pelayanan vaksinasi.
Baca juga: 29 Atlet dan Ofisial Dikabarkan Positif Covid-19 di PON XX Papua, Menpora : Lanjut Terus
Sebaiknya layanan vaksinasi dibuka hingga sore tepatnya sampai pukul 17.00 WIB agar pelayanan vaksinasi bisa menjaring lebih banyak sasaran.
"Tapi kalau jam 12 bubar nggak akan selesai selesai. Mestinya kalau mau mengejar ya pagi sampai jam 17 sore baru selesai. Kalau mau mengejar vaksin," jelasnya.
"Jangan kayak model sarapan pagi, makan siang, makan malam. Jam kerja ya repot, itu saja. Itu wewenang ada pada kepala daerah setempat. Kita hanya memfasilitasi saja," sambungnya. (tro)