Sorotan Klaster Penularan Covid-19 di Sekolah saat PTM di Jateng, Ini Instruksi Ganjar Pranowo

TRIBUNJOGJA.COM - Klaster penularan Covid-19 di lingkungan sekolah saat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas muncul di beberapa daerah di Jawa Tengah (Jateng).

Penularan Covid-19 di lingkungan sekolah tersebut di antaranya terjadi di Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Blora, maupun Purbalingga.

Hal inipun menjadi sorotan banyak pihak, mengingat saat ini mulai banyak sekolah di beberapa daerah yang berencana ataupun sudah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pun menyoroti kasus penularan Covid-19 di lingkungan sekolah, salah satunya yang terjadi di wilayah Purbalingga.

Baca juga: Momen saat Ganjar Pranowo Mendadak Jadi Penyiar Radio di Hari Radio Nasional

Baca juga: Tips Aman Pembelajaran Tatap Muka Selama Pandemi Covid Menurut Para Ahli Kesehatan

Ia meminta Pemkab Purbalingga bertindak cepat mengatasi klaster pembelajaran tatap muka (PTM) yang menimpa 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet, Purbalingga.

Selain menghentikan PTM yang sudah dilakukan, Ganjar meminta bupati Purbalingga segera melakukan tracing terhadap kontak erat 90 siswa itu.

"Bupati sudah memutuskan PTM di Purbalingga dihentikan semuanya. Saya minta dilakukan tracing, dicari penyebabnya dari mana, masuknya seperti apa agar bisa segera tertangani," kata Ganjar, Rabu (22/9/2021).

Ganjar mengatakan, kasus Purbalingga menjadi peringatan untuk semua daerah di Jateng agar lebih berhati-hati.

Pihaknya sudah mengecek dan diketahui bahwa sejumlah sekolah di Purbalingga menggelar PTM tanpa izin.

"Menurut informasi bupati, pada prinsipnya, Purbalingga belum membuka PTM. Maka, saya tekankan, kenapa penting setiap sekolah yang ingin menyelenggarakan PTM untuk lapor dulu, supaya bisa dipantau," ucapnya.

Ganjar meminta setiap daerah tegas mengambil tindakan jika ada sekolah yang menggelar PTM tanpa izin.

Ganjar meminta daerah tidak segan-segan membubarkan PTM jika belum mengantongi izin.

"Yang nggak lapor, bubarkan. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, siapapun yang menggelar PTM, tolong laporkan agar kami bisa melakukan pengecekan sejak awal," tegasnya.

Ganjar juga sudah memerintahkan seluruh daerah untuk melakukan random tes di beberapa sekolah dalam waktu-waktu tertentu.

Hal itu penting agar bisa diketahui perkembangan PTM saat ini.

"Saya minta, segera dilakukan random tes dalam waktu-waktu tertentu agar kita bisa mengetahui kondisinya," ujarnya.

Harus Disikapi Serius

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto.

Menurutnya, klaster yang muncul di tengah PTM di sejumlah sekolah di Jawa Tengah harus disikapi serius oleh pemerintah.

Bisa saja, munculnya klaster di sekolah ini menjadi pertanda kasus di Jawa Tengah akan kembali tinggi.

Jangan sampai gelombang ketiga kasus tersebut terjadi.

"Setop terlebih dahulu PTM, kesiapan sekolah harus dievaluasi."

"Kalau memang klaster besar, PTM di wilayah tersebut hendaknya dihentikan semuanya," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (22/9/2021).

Sebelum PTM berlangsung, Yudi sudah mengingatkan agar dinas setempat tidak sembrono dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Pasalnya, jika kasus Covid-19 kembali melonjak karena dimulainya proses PTM terbatas, pastinya akan mempengaruhi sektor yang lain, termasuk perekonomian.

"Masyarakat baru saja merasakan sedikit kelonggaran dalam beraktivitas."

"Jangan sampai nanti ada pengetatan lagi karena kasus yang menanjak," ucap Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Baca juga: Ganjar Pranowo Upacara HUT Kemerdekaan ke-76 RI  Bareng Pasien Positif Covid-19 di Donohudan

Baca juga: Ganjar Pranowo Pantau Langsung Uji Coba Pembukaan Mal dengan Kapasitas Terbatas di Semarang

Menurutnya, sekolah yang melaksanakan PTM mesti lebih diperketat.

Peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan juga sudah harus divaksin.

Padahal saat ini tingkat vaksinasi di Jawa Tengah masih rendah dan belum merata.

Untuk itu pihaknya terus mendorong percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh provinsi maupun pemerintah kabupaten- kota.

"Misalnya, siswanya sudah (vaksin), guru sudah, tapi saat siswa bertemu dengan orangtua dan kakek nenek mereka yang serumah dan rentan, kan sama saja membahayakan juga."

"Ini harus dipikirkan dari dua sisi," tandasnya.

(tribun network/thf/TribunBanyumas.com)