Data Pribadi Presiden Jokowi Bocor ke Dunia Maya, Jubir Presiden Minta Segera Ditindaklanjuti

Selain itu, data penumpang seperti nomor ID, nama lengkap, nomor ponsel, pekerjaan, gender, paspor, foto profil yang dilampirkan ke akun e-HAC, data orangtua atau kerabat penumpang, hingga detail akun e-HAC juga ikut terekspos.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anas Ma'ruf mengatakan, data pengguna yang bocor terjadi di aplikasi e-HAC yang lama, bukan pada e-HAC yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Menurut Anas, Kemenkes bersama Kemenkominfo tengah melakukan investigasi.

Ia menduga kebocoran data pengguna terdapat di pihak mitra.

Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan mengatakan, data pengguna Electronic Health Alert Card (e-HAC) yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi masih aman.

"Ya (masih aman dari kebocoran data), sudah dilakukan Information Technology Security Assesment (ITSA) oleh BSSN pada aplikasi PeduliLindungi," kata Anton saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/9/2021).

Anton menjelaskan, ITSA merupakan proses penilaian keamanan pada suatu sistem aplikasi untuk mencari celah kerentanan atau kerawanan yang mungkin timbul dan dapat digunakan oleh pihak lain untuk mengeksploitasi sistem.

Ia mengatakan, aspek yang dinilai mulai dari kode sumber, implementasi sistem, penerapan keamanan, dan mitigasi risiko.

"Hasilnya adalah rekomendasi perkuatan keamanan untuk sistem/aplikasi tersebut," ujar Anton.

Sementara itu anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Muhammmad Iqbal menilai, kebocoran data pribadi pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) merupakan bentuk kelalaian pemerintah.

Iqbal menyayangkan kasus kebocoran data yang terjadi berulang kali.

Sebelumnya, kebocoran data pribadi juga pernah dialami pengguna BPJS Kesehatan dan pemegang polis BRI Life Syariah.

"Kebocoran data pribadi di aplikasi milik pemerintah ini merupakan bentuk keteledoran dan kurang bertanggungjawabnya pemerintah, apalagi kebocoran data bukan kali ini saja," kata Iqbal, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Menurut Iqbal, kasus kebocoran data pribadi tidak pernah ditindaklajuti dengan jelas.

Ia pun menegaskan, kasus kebocoran data tidak boleh dianggap enteng karena merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, Iqbal meminta pemerintah maupun BUMN harus terus memperkuat sistem keamanan data.

Ia mengatakan, sistem keamanan data yang lemah dapat mengundang kejahatan siber seperti penipuan online.

"Tindak lanjut dan laporan penyelidikannya juga belum jelas," imbuhnya. (*)