Data Pribadi Presiden Jokowi Bocor ke Dunia Maya, Jubir Presiden Minta Segera Ditindaklanjuti

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Data pribadi Presiden Jokowi bocor ke media sosial.

Data tersebut berasal dari laman resmi KPU pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019.

Dalam data yang beredar di medis sosial tersebut, tertulis nomor induk kependudukan (NIk) Presiden Jokowi dengan jelas.

Tak hanya itu data pribadi yang diunggah pada laman KPU tersebut terdiri dari data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, riwayat penghargaan dan publikasi yang pernah dilakukan.

Beredarnya data pribadi milik Presiden Jokowi tersebut pun langsung menjadi perbicangan warganet.

Menyikapi kebocoran data pribadi Presiden Jokowi tersebut, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman meminta pihak-pihak terkait segera mengambil langkah cepat.

"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut. Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa," tegasnya saat dikonfirmasi pada Jumat (2/9/2021) seperti yang dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com.

"Termasuk melindungi data milik masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Kapolri Minta Semua Lokasi Pusat Aktivitas Warga Dipasangi Aplikasi PeduliLindungi

Kebocoran e-HAC

Sebelumnya, kebocoran data juga terjadi pada aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC).

Diperkirakan, 1,3 juta pengguna terdampak kebocoran data.

Kronologi Informasi ini pertama kali diungkap oleh peneliti keamanan siber VPNMentor.

Tim peneliti yang dikepalai Noam Rotem dan Ran Locar menyebutkan, kasus kebocoran data aplikasi e-HAC ditemukan pada 15 Juli 2021.

VPNMentor menemukan, dampak kebocoran data aplikasi e-HAC Kemenkes cukup luas.

Beberapa jenis data yang diduga bocor adalah tes Covid-19 yang dilakukan penumpang, termasuk nomor ID dan tipe penumpang, alamat dan jadwal home visit, jenis tes (PCR/rapid antigen), hasil tes, hingga ID dokumen e-HAC.

Selain itu, data penumpang seperti nomor ID, nama lengkap, nomor ponsel, pekerjaan, gender, paspor, foto profil yang dilampirkan ke akun e-HAC, data orangtua atau kerabat penumpang, hingga detail akun e-HAC juga ikut terekspos.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anas Ma'ruf mengatakan, data pengguna yang bocor terjadi di aplikasi e-HAC yang lama, bukan pada e-HAC yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Menurut Anas, Kemenkes bersama Kemenkominfo tengah melakukan investigasi.

Ia menduga kebocoran data pengguna terdapat di pihak mitra.

Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan mengatakan, data pengguna Electronic Health Alert Card (e-HAC) yang terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi masih aman.

"Ya (masih aman dari kebocoran data), sudah dilakukan Information Technology Security Assesment (ITSA) oleh BSSN pada aplikasi PeduliLindungi," kata Anton saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/9/2021).

Anton menjelaskan, ITSA merupakan proses penilaian keamanan pada suatu sistem aplikasi untuk mencari celah kerentanan atau kerawanan yang mungkin timbul dan dapat digunakan oleh pihak lain untuk mengeksploitasi sistem.

Ia mengatakan, aspek yang dinilai mulai dari kode sumber, implementasi sistem, penerapan keamanan, dan mitigasi risiko.

"Hasilnya adalah rekomendasi perkuatan keamanan untuk sistem/aplikasi tersebut," ujar Anton.

Sementara itu anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Muhammmad Iqbal menilai, kebocoran data pribadi pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) merupakan bentuk kelalaian pemerintah.

Iqbal menyayangkan kasus kebocoran data yang terjadi berulang kali.

Sebelumnya, kebocoran data pribadi juga pernah dialami pengguna BPJS Kesehatan dan pemegang polis BRI Life Syariah.

"Kebocoran data pribadi di aplikasi milik pemerintah ini merupakan bentuk keteledoran dan kurang bertanggungjawabnya pemerintah, apalagi kebocoran data bukan kali ini saja," kata Iqbal, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Menurut Iqbal, kasus kebocoran data pribadi tidak pernah ditindaklajuti dengan jelas.

Ia pun menegaskan, kasus kebocoran data tidak boleh dianggap enteng karena merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, Iqbal meminta pemerintah maupun BUMN harus terus memperkuat sistem keamanan data.

Ia mengatakan, sistem keamanan data yang lemah dapat mengundang kejahatan siber seperti penipuan online.

"Tindak lanjut dan laporan penyelidikannya juga belum jelas," imbuhnya. (*)