Yogyakarta

Sri Sultan Hamengku Buwono X Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP DIY

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY periode 2021-2024.

istimewa
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY periode 2021-2024. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY periode 2021-2024.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Bangsal Kepatihan, DI Yogyakarta, Kamis (26/8/2021).

Mantan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Adi Germawan kini resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP DIY menggantikan Slamet Tulus Wahyana yang telah memasuki masa purna tugas pada Juni 2021 lalu.

Dalam pidatonya, Sri Sultan meminta BPKP DIY bersama Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk peka dan sigap dalam mengembangkan metode pengawasan yang fleksibel terutama di tengah kondisi kedaruratan seperti pada saat ini.

Baca juga: BPKP dan Pemda DIY Kawal Pemulihan Sektor Pariwisata di DI Yogyakarta

"Hal ini tentu memerlukan petunjuk praktis di lapangan hingga ke tingkat Kelurahan, agar mereka lebih cepat bertindak menggunakan anggaran bagi keselamatan rakyatnya dalam koridor yang juga bisa dipertanggungjawabkan," jelas Sri Sultan.

Keduanya, lanjut Sultan, bertugas mengkaji semua area obyek pengawasan secara independen dan sistematis.

Serta melakukan kontrol terkait efektif atau tidaknya sebuah kebijakan, prosedur, dan kepatuhan pada peraturan yang lebih bersifat edukasi preventif, sebagai bahan laporan langsung kepada atasan.

"Yang perlu dicari adalah akar masalah dan alternatif solusinya, agar ada sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran, sehingga akselerasi penanganan covid bisa mencapai target yang dituju," terang Sri Sultan.

Selain itu, Sri Sultan juga berharap, agar BPKP DIY bersama APIP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengedukasi aparat pengawasan, panewu dan Bapan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kaitannya agar mereka lebih berdaya dalam mengawal keuangan desa sehingga proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Baca juga: Dukung Penanganan Covid-19, Pemda DIY Alokasikan Danais Rp22,6 Miliar, Ditransfer ke 392 Kalurahan

Caranya dengan memberikan pemahaman dasar yang mudah dipahami, maka panewu dan BPD dapat melakukan pengawasan sekaligus mengedukasi para lurah dalam prioritas penggunaan Dana Desa untuk akselerasi penanganan Covid.

"Artinya, APIP tidak sekadar layaknya peniup peluit dalam pertandingan sepakbola, setelah terjadi pelanggaran. Tetapi perannya adalah mengedukasi preventif para pemain, untuk pencegahannya," terangnya.

Sri Sultan lantas menyinggung tiga pilar pemerintahan yang baik atau good governance. Yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

BPKP bersama Inspektorat Daerah sebagai internal auditor diharapkan intensif membantu Pemda dalam mewujudkan good governance tersebut. Yakni melalui perbaikan teknik pengawasan dan pemeriksaan di lapangan.

"Penjabaran peran internal auditor tersebut akan maksimal apabila mendapat dukungan dari bupati/walikota dan semua tingkatan OPD serta perangkat kapanewon dan kelurahan," tambahnya.

Baca juga: Sri Sultan Hamengku Buwono X Andalkan Vaksinasi Covid-19 Agar PPKM DI Yogyakarta Turun Level

Ditemui di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto menyatakan, BPKP pusat maupun DIY siap untuk menindaklanjuti segala arahan yang disampaikan Sri Sultan.

"Kita bantu kawal sejak awal. Karena di masa Covid ini banyak kebijakan yang harus segera disalurkan baik oleh pemda maupun pemerintah pusat mislanya untuk penanganan kesehatan dan dampak sosialnya," tegasnya.

Jawatannya bakal terus melakukan pengawalan dan pengawasan bahkan sejak tahap perumusan kebijakan, implementasi, pelaporan, pertanggung jawaban, hingga evaluasi.

"Untuk perencanaan dan penyusunan penganggarannya apakah sudah berdasarkan kebijakan dan mengarahkan sesuai dengan ketepatan sasaran yang dituju. Implementasi eksekusi juga kita dampingi termasuk penatausahaan untuk pelaporan dan  pertanggungjawaban," bebernya ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved