Kabupaten Sleman

Digempur Pandemi, Seratusan Jip Wisata Lereng Merapi Terpaksa Dijual Demi Bertahan Hidup

Jumlah armada jip yang tergabung dalam asosiasi ada sekitar 1.200 unit. Sementara ini yang masih eksis ada sekitar 800an unit.

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Ahmad Syarifudin
Ilustrasi. Foto diambil saat Asosiasi Jip Wilayah Lereng Merapi (AJWLM) menggelar upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Kali Kuning, Selasa (17/8/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pelaku wisata, terutama pemilik usaha Jip yang tergabung dalam Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM) di Kabupaten Sleman kelimpungan.

Gunung Merapi sedang bergejolak.

Ditambah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang.

Jip wisata yang biasa mengantar wisatawan berkeliling dan menikmati keindahan lereng Gunung Merapi itu berhenti beroperasi seiring aturan penutupan objek wisata.

Dampaknya begitu terasa.

Pemilik usaha jip tidak sedikit yang beralih profesi bahkan terpaksa harus menjual mobilnya demi bertahan hidup. 

Baca juga: Naik di Atas Jip, Komunitas Jip Lereng Merapi Upacara Hari Kemerdekaan di Kali Kuning

"Kendaraan ada yang dijual untuk mempertahankan kehidupan. Yang tidak kuat maka otomatis dijual. Udah lumayan banyak. Ada (sekira) seratusan yang dijual," kata Dardiri, Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM) wilayah Barat, kemarin. 

Ia mengungkapkan, para pelaku usaha Jip Lereng Merapi banyak yang memiliki angsuran di Bank.

Ketika objek wisata ditutup maka tidak ada pemasukan.

Padahal angsuran terus berjalan.

Belum lagi biaya perawatan mobil, iuran BPJS dan kebutuhan hidup lainnya.

Tidak ada cara lain untuk menutup kebutuhan, maka terpaksa harus menjual kendaraan. 

Jumlah armada jip yang tergabung dalam asosiasi ada sekitar 1.200 unit.

Sementara ini yang masih eksis ada sekitar 800an unit.

Sisanya ada yang dijual dan masuk di bengkel.

Di samping menjual kendaraan, Dardiri mengatakan untuk mengisi kekosongan selama wisatawan sepi, teman-temannya banyak yang beralih profesi sementara. 

"Ada yang jadi tukang batu, bertani. Semua itu untuk menghidupi keluarga masing-masing," kata dia. 

Saat ini PPKM Level 4 di Kabupaten Sleman diperpanjang hingga 23 Agustus.

Dardiri berharap di bulan September nanti, meski PPKM terus diperpanjang, pihaknya diperbolehkan mulai beroperasi.

Protokol kesehatan diakuinya akan dipatuhi dengan ketat.

Baca juga: Cerita Pengemudi Jip Wisata Merapi untuk Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

Meliputi wajib masker, mencuci tangan, mengecek suhu, dan membatasi penumpang.

Bahkan, Ia menyebut saat ini 92 persen pemandu jip wisata lereng Merapi sudah divaksin.

Sisanya belum divaksin karena kendala penyakit dan belum memungkinkan divaksin.

Nantinya, Ia mengaku akan membuat sticker yang ditempel di tiap armada.

Mana kendaraan yang pemandunya sudah divaksin dan belum.

Apabila belum divaksin maka tidak diperbolehkan membawa wisatawan. 

"Harapannya agar wisatawan aman dan nyaman," kata dia. 

Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi wilayah Timur, Bambang Sugeng berharap, Jip wisata di lereng Merapi nantinya bisa segera beroperasi.

Sebab ada banyak warga yang bergantung didalamnya. Lebih kurang sekitar 6.000 Kepala. 

"Mulai dari driver, tukang foto, warung hingga pernak-pernik wisata," ujar Bambang.

Menurutnya, warga di lereng Merapi saat ini sedang dilanda oleh dua bencana.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Naik Turun, Sleman Masih PPKM Level 4 

Yaitu, bencana alam berupa erupsi Merapi yang saat ini memasuki siaga Level III dan bencana non-alam pandemi Covid-19.

Ia berharap, semua bencana tersebut segera berlalu dan kembali hidup normal.

Bantuan

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Suparmono saat dikonfirmasi tidak menampik selama pandemi ini memang belum ada bantuan yang khusus digelontorkan bagi pelaku jip wisata di lereng Merapi.

Namun, pelaku wisata maupun usaha Jasa pariwisata bisa disasar bantuan melalui Bansos dan jaring pengaman sosial.

Kendati demikian, mengenai bantuan bagi pelaku Jip wisata, pihaknya mengaku sudah mencoba mengomunikasikan dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). 

"Kita masih komunikasi dengan Kemenparekraf dan Dinpar DIY. Belum ada kepastian," katanya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved