Politisi PKS Ini Sebut Pemerintah Bimbang Tentukan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi resmi memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli mendatang.

Jika nantinya angka penularan Covid-19 terus mengalami penurunan, pemerintah akan  melakukan pelonggaran secara bertahap terhadap kegiatan masyarakat.

Namun keputusan memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli ini mendapatkan kritik dari kalangan wakil rakyat.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, pemerintah dalam kondisi bimbang untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di tengah pandemi yang masih terus terjadi ini.

"Semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi.

Saat ini sudah lebih dari 76.000 anak bangsa yang meninggal karena Covid, setiap hari dilaporkan lebih dari 1.000 kematian. Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021) seperti yang dikutip Tribunjogjja.com dari Kompas.com dalam artikel berjudul "Anggap Pemerintah Bimbang, Fraksi PKS: Semestinya Punya Prinsip Dahulukan Nyawa, daripada Ekonomi".

Menurut Legislator asal DIY tersebut, dalam situasi pademi ini, pemerintah seharunya mengedepankan kepentingan kesehatan terlebih dahulu.

Namun dalam prakteknya, pemerintah terlihat bimbang sehingga kebijakan yang diambil pun membingungkan serta tak bisa berjalan efektif.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden. Jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian," tutur dia.

Selama pelaksanaan PPKM darurat yang telah berjalan lebih dari dua pekan, ia mengaku, masih mendapat informasi dari daerah tentang adanya kekurangan pasokan oksigen, antrian pasien di rumah sakit, serta kekurangan tenaga kesehatan.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, OPSI Desak Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Baca juga: Herd Immunity Kota Yogyakarta Ditarget 17 Agustus 2021, 2.000 Vaksin Covid-19 per Hari

Oleh karena itu, ia menyebut ada tiga prioritas yang harus segera dituntaskan pemerintah dalam PPKM Darurat.

"Pertama dan yang paling mendesak adalah pemerintah harus pastikan semua daerah telah siap fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk tangani pasien Covid.

Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para nakes dan relawan Covid adalah garda terdepan untuk melawan Covid," jelasnya.

Kedua, Sukamta meminta pemerintah segera menuntaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga miskin, buruh, juga mereka yang kehilangan pekerjaan akibat PPKM Darurat.

Jika perlu, kata dia, pemerintah bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan Rp 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol.