Breaking News:

Politisi PKS Ini Sebut Pemerintah Bimbang Tentukan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Politisi PKS Ini Sebut Pemerintah Bimbang Tentukan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Editor: Hari Susmayanti
Tangkapan layar
Anggota DPR RI Dapil DIY, Sukamta, saat menyampaikan paparannya dalam seminar Bakti Kominfo, yang digelar secara virtual, Kamis (6/5/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi resmi memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli mendatang.

Jika nantinya angka penularan Covid-19 terus mengalami penurunan, pemerintah akan  melakukan pelonggaran secara bertahap terhadap kegiatan masyarakat.

Namun keputusan memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli ini mendapatkan kritik dari kalangan wakil rakyat.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, pemerintah dalam kondisi bimbang untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di tengah pandemi yang masih terus terjadi ini.

"Semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi.

Saat ini sudah lebih dari 76.000 anak bangsa yang meninggal karena Covid, setiap hari dilaporkan lebih dari 1.000 kematian. Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021) seperti yang dikutip Tribunjogjja.com dari Kompas.com dalam artikel berjudul "Anggap Pemerintah Bimbang, Fraksi PKS: Semestinya Punya Prinsip Dahulukan Nyawa, daripada Ekonomi".

Menurut Legislator asal DIY tersebut, dalam situasi pademi ini, pemerintah seharunya mengedepankan kepentingan kesehatan terlebih dahulu.

Namun dalam prakteknya, pemerintah terlihat bimbang sehingga kebijakan yang diambil pun membingungkan serta tak bisa berjalan efektif.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden. Jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian," tutur dia.

Selama pelaksanaan PPKM darurat yang telah berjalan lebih dari dua pekan, ia mengaku, masih mendapat informasi dari daerah tentang adanya kekurangan pasokan oksigen, antrian pasien di rumah sakit, serta kekurangan tenaga kesehatan.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, OPSI Desak Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Baca juga: Herd Immunity Kota Yogyakarta Ditarget 17 Agustus 2021, 2.000 Vaksin Covid-19 per Hari

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved