Politisi PKS Ini Sebut Pemerintah Bimbang Tentukan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Politisi PKS Ini Sebut Pemerintah Bimbang Tentukan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Editor: Hari Susmayanti
Tangkapan layar
Anggota DPR RI Dapil DIY, Sukamta, saat menyampaikan paparannya dalam seminar Bakti Kominfo, yang digelar secara virtual, Kamis (6/5/2021). 

Jika perlu, kata dia, pemerintah bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan Rp 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol.

"Selanjutnya yang tidak kalah penting, pemerintah harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah.

Pemerintah jangan hanya membuat rapor daerah, ada keterbatasan di daerah yang harus dibantu pemerintah," ungkapnya.

Termasuk, lanjut Sukamta, dalam hal ini soal pembenahan manajemen data Covid-19 pusat hingga tingkat daerah.

Sebab, ia menilai ada gap yang besar antara data di kabupaten/kota dengan provinsi dan pusat terkait data Covid-19.

"Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah," nilai Sukamta.

Sebelumnya, pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat hingga Minggu (25/7/2021).

Hal itu diumumkan Presiden Jokowi dalam keterangan pers, Selasa (20/7/2021) malam.

Jokowi mengungkapkan, pemerintah akan melakukan relaksasi pembatasan secara bertahap pada 26 Juli, jika tren kasus Covid-19 menurun.

"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujar Jokowi, saat menyampaikan keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.(*)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved