Hingga Akhir Tahun, Kemensos Targetkan 564 Ribu Penyandang Disabilitas Sudah Divaksin Covid-19

Menurutnya, percepatan program vaksinasi bagi penyandang disabilitas harus melibatkan semua pihak dari pemda daerah, swasta dan organisasi.

Sebab, tidak sedikit penyandang disabilitas yang masih enggan ikut program vaksinasi karena mendapat informasi palsu yang cukup masif.

“Mereka butuh edukasi. Butuh bantuan dari semua pihak bahwa vaksin itu aman dan halal,”katanya.

Koordinator Staf Khusus Presiden sekaligus Sekjen Kagama, Dr. Ari Dwipayana, mengatakan Presiden Joko Widodo menargetkan sedikitanya 181 juta jiwa atau 70 persen dari total populasi bisa mendapat suntik vaksin hingga akhir tahun ini sehingga capaian herd immunity atau kekebalan komunal bisa tercapai.

“Sekitar 426, 8 juta dosis vaksin yang diperlukan,” sebutnya.

Hingga akhir Juni lalu, kata Ari, tercatat baru 29 juta jiwa penduduk yang sudah mendapat vaksin pertama dan 13 juta jiwa yang telah mendapat vaksin kedua.

“Langkah pemerintah akan ada upaya percepatan sangat jelas pada bulan Juli bisa masuk 1 juta vaksin setiap harinya dan pada Agustus bisa 2 juta vaksin setiap hari,” ungkapnya.

Dalam mendukung upaya program percepatan vaksinasi tersebut pemerintah pusat bekerja sama lewat jalur pemda, jalur gotong royong badan usaha dan swasta.

Sementara kelompok vaksinasi adalah tenaga kesehatan, pelayan publik, lansia, penyandang disabilitas, kelompok anak-anak di atas umur 12 tahun dan kelompok ibu hamil.

Dekan FKK-MK UGM, Prof. Ova Emilia, mengatakan penyandang disabilitas berisiko tinggi terpapar Covid-19 karena sulitnya memberlakukan jarak sosial karena aktivitas mereka membutuhkan pertolongan orang lain.

Selain itu, mereka juga menjadi kelompok yang sulit mengakses informasi dan layanan kesehatan dengan baik.

“Kurangnya mitigasi dan kendala akses pelayanan kesehatan maka mereka rentan terhadap Covid-19. Menurut saya, sebuah keniscayaan bahwa para penyandang disabilitas menjadi kelompok prioritas pemberian vaksin,” katanya. (*)