PHRI DIY Tegas Menolak Wacana Lockdown, Ini Alasannya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DI Yogyakarta menolak wacana lockdown yang baru-baru ini disampaikan oleh Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sebab, jika wacana tersebut benar-benar dilaksanakan, maka akan mengancam eksistensi industri pariwisata di DIY.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan meski baru sebatas wacana, pihaknya sudah memperoleh dampak yang cukup mencengangkan.

Bagaimana tidak, beberapa wisatawan memutuskan untuk membatalkan reservasi, karena khawatir kebijakan tersebut diterapkan.

"Sejauh ini sudah banyak yang menanyakan dan cancel, atau menunda reservasi. Tamu-tamu dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Sudah sekitaran 30 persen yang membatalkan," ungkapnya, Minggu (20/6/2021).

Deddy menyampaikan, wacana tersebut akan memperburuk kondisi para pelaku pariwisata di Yogyakarta.

Ia pun berharap situasinya bisa terkendali, dimana penanggulangan Covid-19 dibarengi dengan penanganan ekonomi. Sehingga, tak ada pihak yang dikorbankan dalam upaya bersama.

"Makanya, kami menolak wacana tersebut. Kita sepakat, ya, kesehatan dan ekonomi berjalan dengan beriringan bersama karena pandemi Covid-19 ini kita semua belum tahu kapan berakhirnya, sampai sejauh mana," terangnya.

"Wacana tersebut tidak akan efektif, nanti keduanya, baik itu kesehatan, maupun ekonomi, akan ambruk bersama. Nah, kemungkinan itu harus dihindari," lanjut Deddy.

Baca juga: Terkait Wacana Lockdown, Begini Pendapat Warga DI Yogyakarta

Baca juga: Lockdown Itu Opsi Terakhir, Jalankan Prokes Sebuah Kewajiban

Terlebih, saat ini hotel dan restoran di Yogyakarta pun telah mengantongi sertifikasi protokol kesehatan dari Pemkot dan Pemkab setempat.

Sehingga, upaya menjaga kedisiplinan terkait prokes ini, bisa terus digalakkan lagi.

"Marilah kita terapkan prokes dengan disiplin dan ketat, ya, untuk semuanya saja, patuhi itu," tandasnya.

Karena itu, pihaknya dengan tegas ambil sikap penolakan, terkait wacana lockdown ini.

Seandainya nanti benar-benar diterapkan, PHRI berharap, pemerintah daerah tidak begitu saja lepas tangan.

Dalam artian, kebutuhan hidup seluruh pelaku pariwisata harus dijamin sepenuhnya.

"Tegas menolak. Bila itu diterapkan, kami cukup minta kompensasi biaya hidup, untuk kami dan karyawan, serta potongan biaya operasional hotel dan restoran. Seperti listrik, pajak tanah, dan PDAM, yang sekarang naiknya luar biasa," pungkas Deddy. (Tribunjogja/Azka Ramadhan)