Dinilai Tak Adil, PAN Tolak Keras Wacana Penerapan PPN Sekolah dan Sembako

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan penolakannya terhadap wacana pemungutan pajak pertambahan

Tribunjogja/ Yuwantoro Winduajie
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan penolakannya terhadap wacana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan serta pada barang kebutuhan pokok.

Hal itu diutarakan Zulhas ketika ditemui awak media usai bersilaturahmi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, DI Yogyakarta, Senin (14/6/2021).

"Jelas itu, kalau PAN menolak keras," tegasnya.

Baca juga: Pembayaran UGR Tol Yogyakarta-Solo di Klaten Pemilik 65 Bidang Tanah di Kuncen Terima Rp 49,2 Miliar

Kebijakan yang diwacanakan pemerintah tersebut dikatakannya tak adil.

Zulhas menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah memberikan relaksasi kepada masyarakat yang berminat membeli mobil baru.

Yakni dengan memberlakukan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Selain itu pemerintah juga membebaskan PPN untuk calon konsumen rumah tapak dan rumah rusun.

Dari sejumlah relaksasi yang diberikan, pemerintah justru ingin memberlakukan pungutan PPN di dua sektor esensial yakni pendidikan dan kebutuhan barang pokok.

Baca juga: Cerita Warga Klaten, Berat Tinggalkan Rumah Meski Terima Ganti Rugi Rp1 M dari Proyek Tol Yogya-Solo

Zulhas pun berharap agar wacana tersebut tak direalisasi pemerintah.

"Mudah mudahan itu hanya isu karena kalau itu terjadi, di Jakarta seluruh fraksi juga menolak dan alangkah tidak adil kalau sungguh-sungguh ada rencana menaikkan rencana sembako dan pendidikan. Sementara untuk beli rumah dan mobil pajaknya dikurangi," paparnya. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved