Polemik Selasar Toko Malioboro, Pemkot Yogyakarta Janjikan Solusi Terbaik Bagi Kedua Pihak

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih mengkaji polemik sengketa kepemilikan selasar, atau lorong pertokoan di kawasan Malioboro, antara Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, saat ini, pihaknya belum bisa mengambil keputusan apapun.

Apalagi, menurut dia Pemkot tak tahu menahu mengenai status hukumnya.

Baca juga: Setiap Akhir Pekan Area Keliling Obyek Wisata Rawa Jombor Klaten bakal Diberlakukan Jalan Satu Arah

Tapi, ia memastikan, bakal mencari solusi terbaik agar sengketa tersebut segera terselesaikan.

"Masih dikaji terus itu. Masih masuk dalam kajian kami. Karena, bagaimanapun juga, saya nggak tahu, itu dulu hak hukumnya seperti apa, ya. Makanya, kita harus mengkajinya," katanya, Selasa (18/5/2021).

Terkait klaim dari PPMAY, bahwasanya selasar adalah hak pemilik toko, Haryadi dapat memahami.

Hanya saja, tambahnya, Pemkot tidak bisa serta merta melakukan relokasi.

Terlebih, para PKL menempati lorong toko sejak lama, bahkan ada yang sudah puluhan tahun.

"Ya, saya bisa mengerti kalau pihak toko mengklaim, karena dia membayar pajak. Tapi, persoalannya dia baru sekarang mengklaim itu, sementara terjadinya (PKL berdagang di selasar) sudah lama. Jadi, harus kita carikan win-win solution," tandas Wali Kota.

Baca juga: Berkas Penyidikan Kasus Paket Sate Beracun Belum Dikirim ke Kejaksaan, Ini Alasan Kepolisian

Menurutnya, Malioboro sejak dahulu sudah jadi sumber penghidupan bagi sebagian warga masyarakat Yogyakarta.

Alhasil, tidak perlu ada perselisihan antara pemilik toko dan pedagang kaki lima, yang selama ini bisa berdampingan menjalankan aktivitas ekononomi.

"Kita carikan win-win solution. Kita masih kaji terus. Ya, pokoknya Malioboro ini kan milik kita semua. Kedepankan kompromi, yang baik, wong itu sudah lama," pungkas orang nomor satu di kota pelajar itu. (aka)