Bantul
Kunjungan Wisatawan Selama Libur Lebaran Tinggi, DPRD Bantul Khawatir Terjadi Lonjakan COVID-19
Kunjungan Wisatawan Selama Libur Lebaran Tinggi, DPRD Bantul Khawatir Terjadi Lonjakan COVID-19
Penulis: Christi Mahatma Wardhani | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Selama libur Idulfitri, kunjungan wisata ke Kabupaten Bantul cukup tinggi.
Menurut data Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul total ada 70.955 wisatawan yang datang ke Bantul.
Sebanyak 70 persennya mengunjungi Pantai Parangtritis.
Tingginya kunjungan wisata justru membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul was-was.
Pasalnya kunjungan wisatawan tersebut masih dalam kondisi pandemi COVID-19.
Ketua Komisi D DPRD Bantul, Enggar Suryo Jatmiko khawatir tingginya kunjungan wisata akan mengakibatkan lonjakan kasus COVID-19 di Bumi Projotamansari.
Apalagi wisatawan yang masuk ke obyek wisata Bantul berasal dari luar DIY.
"Kalau mau jujur pasti banyak yang dari Solo Raya, Karisidenan Kedu, wilayah Jawa Tengah, bahkan pemudik dari kota-kota besar yang lolos penyekatan (dan berlibur ke Parangtritis),"katanya, Senin (17/05/2021).
Selain dari jumlah pengunjung, ia juga menyoroti penerapan protokol kesehatan di obyek wisata, termasuk Pantai Parangtritis.
Baca juga: Sebanyak 117 Ribu Wisatawan Kunjungi DIY Selama Libur Lebaran 2021
Baca juga: Wisatawan Keluhkan Harga Makanan di Pantai Baru Tak Wajar, Begini Respon Pemkab Bantul
Menurut dia, pengunjung belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan, baik jaga jarak maupun memakai masker.
"Harapan kami tidak ada lonjakan kasus setelah lebaran, karena dampaknya baru terlihat 7 hingga 14 hari ke depan,"ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis mengungkapkan perlu ada evaluasi terkait mekanisme dalam menerima wisatawan saat pandemi COVID-19.
Ia mengakui tingginya kunjungan wisata akan berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagaimana tidak, selama libur Idulfitri pendapatan dari sektor pariwisata mencapai Rp688.731.250.
"Bukan hanya mengejar PAD saja, tetapi kita harus mempertimbangkan kesehatan masyarakat. Jika terjadi lonjakan kasus COVID-19, tentu biaya kesehatan akan semakin tinggi,"ungkapnya.