Breaking News:

Dishub Sleman: Implementasi Larangan Mudik Antar Wilayah Aglomerasi Susah

Pemerintah Pusat resmi melarang mudik lokal, di wilayah aglomerasi (pemusatan kawasan tertentu). Satu di antara wilayah aglomerasi

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Sleman 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Pusat resmi melarang mudik lokal, di wilayah aglomerasi (pemusatan kawasan tertentu). Satu di antara wilayah aglomerasi yang diberlakukan larangan kegiatan mudik, adalah Yogyakarta Raya. 

Aturan tersebut mendadak diberlakukan, demi mencegah penularan Covid-19. Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten Sleman, Arip Pramana mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi tersebut. Namun, hingga saat ini diakuinya belum dibahas ditingkat Kabupaten, karena Sekretaris Daerah masih bertugas di luar kota. 

"Sekarang masih boleh, (mudik di kawasan algomerasi). Kami belum ambil sikap," kata dia, dihubungi Jumat (7/5/2021). 

Baca juga: Dinkes Gunungkidul Upayakan Vaksinasi COVID-19 Tetap Berjalan Saat Lebaran

Saat ini, Dinas Perhubungan masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi untuk mulai memberlakukan larangan mudik di kawasan aglomerasi. Sebab, kesulitan yang dihadapi petugas di lapangan akan lebih tinggi dibanding penyekatan antar Provinsi. 

Ia mencontohkan, jalur yang sangat mungkin bisa dilalui pemudik, antara wilayah Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta banyak sekali. "Itu kan diimplementasinya agak susah," kata dia. 

Arip menilai batas Kabupaten Sleman dengan Kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah saling terhubung. Semisal, Sleman dengan Kabupaten Bantul, keduanya memiliki wilayah yang saling beriringan. Yaitu di depan Ambarukmo plaza, Caturtunggal. Karena itu, penerapan kebijakan larangan mudik lokal antar wilayah aglomerasi memiliki tingkat kesulitan tinggi, sebab hampir tidak mungkin dilakukan penyekatan. 

"Kami masih menunggu instruksi dari Bapak Gubernur," kata dia. 

Baca juga: Sebanyak 76.053 Kendaraan Masuk DI Yogyakarta, Dishub DIY Fokus Pemudik Luar Wilayah Aglomerasi

Pengawasan Tingkat RT 

Arip menilai, kebijakan larangan mudik di wilayah aglomerasi sulit diterapkan. Paling memungkinkan, kata dia, mengoptimalkan satgas penanganan covid-19 mikro ditingkat RT RW dan Dukuh. Sebab, dibanding satgas Kabupaten, menurut dia satgas tingkat mikro bisa mengidentifikasi mana pemudik dan bukan. 

"Menurut saya, satgas mikro ini lebih memungkinkan untuk melaksanakan (larangan mudik aglomerasi). Pemudik didata ditingkat RT," ujar dia. 

Terpisah, Kasatlantas Polres Sleman, AKP Anang Tri Nuvian mengaku belum mengetahui soal larangan mudik antar wilayah aglomerasi. Sementara ini, menurutnya antar Kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih diperbolehkan. 

"Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut," kata dia. (rif)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved