Breaking News:

Polemik Regulasi Mudik Lebaran, Pakar UII: Melarang Mudik, Boleh Wisata, Itu Membingungkan Ya

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Anggi Arif Fudin Setiadi SIKom MIKom mengungkapkan, regulasi tersebut seringkali berganti

ist
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik dan berwisata saat libur Hari Raya Idulfitri dinilai membingungkan masyarakat.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Anggi Arif Fudin Setiadi SIKom MIKom mengungkapkan, regulasi tersebut seringkali berganti dalam jarak waktu yang cukup singkat.

“Menurut saya, kebijakan pemerintah melarang mudik tapi memperbolehkan wisata itu membingungkan ya. Boleh wisata, tapi dilarang pulang kampung asal protokol kesehatan ketat, tapi tidak boleh wisata di kampung halaman. Bingung juga," ujarnya kepada Tribun Jogja, Sabtu (17/4/2021).

Baca juga: BREAKING NEWS: UPDATE Gunung Merapi, Sempat Terjadi Lahar Hujan di Kali Boyong

Diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menetapkan tidak ada larangan mudik pada tanggal 16 Maret 2021.

Namun kemudian, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengeluarkan larangan mudik selama Hari Raya Idulfitri atau 6-17 Mei 2021.

“Penetapan kebijakan semakin membingungkan setelah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengizinkan pembukaan tempat wisata untuk orang yang tidak pulang kampung,” ungkapnya panjang.

Menurut Anggi, ada lagi regulasi yang dinilai cukup membingungkan menjelang Hari Raya Idulfitri. Salah satunya adalah larangan mudik di tanggal 6-17 Mei 2021, tapi boleh mudik sebelum tanggal itu.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Istiono memang sempat mengatakan, pemudik boleh pulang kampung sebelum tanggal 6 Mei.

Apabila kedapatan mudik setelah tanggal 6 Mei, maka warga akan ditindak tegas.

Baca juga: Satgas Covid-19 Bantul Tunggu Sosialisasi Lebih Lanjut Terkait Aturan Larangan Mudik Lebaran

“Dari sini bisa dilihat, pemerintah sebenarnya belum punya solusi penanganan Covid-19 ini. Kalau pelarangan mudik ketat diterapkan, bisa-bisa banyak sektor yang terkena imbas,” jelasnya lagi.

Ia mengatakan, ketiadaan kebijakan khusus itu membuat pemerintah seperti blunder menangani pandemi virus corona.

Sebab, beberapa sektor pemerintahan tidak sejalan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat publik. (ard)

Penulis: Ardhike Indah
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved