Antisipasi Pemudik Jelang Tanggal 6-17 Mei, Pemda DIY Andalkan Skrining Antigen di RT/RW

Guna mengantisipasi kedatangan pemudik sebelum tanggal 6-17 Mei, Pemda DIY akan mengoptimalkan keberadaan satuan tugas (satgas) Covid-19 yang telah

TRIBUNJOGJA.COM / Yuwantoro Winduajie
Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Guna mengantisipasi kedatangan pemudik sebelum tanggal 6-17 Mei, Pemda DIY akan mengoptimalkan keberadaan satuan tugas (satgas) Covid-19 yang telah didirikan di level RT/RW.

Seperti diketahui, pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik sepanjang tanggal 6-17 Mei mendatang. Sehingga gelombang pemudik berpotensi muncul sebelum periode pelarangan tiba.

Koordinator Gugus Tugas DIY Bidang Kemanan dan Penagakan Hukum, Noviar Rahmad menuturkan, pihaknya tidak mendirikan pos penyekatan menjelang periode pelarangan mudik.

Baca juga: Resep Pisang Goreng Kurma yang Nikmat Dihidangkan untuk Takjil Berbuka Puasa

Pemda DIY akan mengandalkan peran Satgas Covid-19 tingkat RT/RW untuk melakukan skrining terhadap pendatang yang memasuki wilayah RT/RW.

"Sebelum tanggal 6 hanya pemeriksaan antigen di tingkat RT/RW dan kelurahan," terangnya kepada Tribun Jogja, Jumat (16/4/2021).

Satgas Covid-19 diminta untuk tidak menerima kedatangan warga yang tak membawa surat negatif antigen. Sebab, satgas memang memiliki kewenangan tersebut.

"(Satgas RT/RW) berwenang untuk melakukan penolakan, ketentuan ada dalam pasal 12 ayat 3 Pergub Nomor 24 tahun 2021," ucapnya.

Namun, pemudik dapat diterima jika mau melakukan tes antigen di fasilitas layanan kesehatan terdekat.

Surat Keterangan

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji meminta kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan pada periode pelarangan untuk membawa surat keterangan.

Mereka yang mendapat pengecualian misalnya adalah warga Yogya yang bekerja di kawasan perbatasan Jawa Tengah, begitu pula sebaliknya.

Mereka wajib membuat surat keterangan yang ditandatangani pimpinan instansi atau atasan tempat mereka bekerja jika ingin melintasi pos penyekatan.

Baca juga: Bantu Sesama, Kades Tumpukan Klaten Ajak Warganya Memanen Padi di Sawah Miliknya

"Kalau pekerja informal bisa minta ke lurah dan kepala desa setempat, itu cukup ditunjukkan sekali saja," tandasnya.

Aji melanjutkan, operasi pengawasan diperbatasan akan dilkaukan dengan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah. 

"Jadi gabungan, tidak ada dua kelompok. Jadi antara DIY dengan Pemerintah Jawa Tengah lalu Jawa Tengah dengan Jawa Barat," urainya. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved