Breaking News:

Yogyakarta

Berpotensi Defisit, Pemda DIY Optimalkan Penyerapan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemda DIY tengah menyusun program-program prioritas dan kegiatan melalui musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

ist
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY tengah menyusun program-program prioritas dan kegiatan melalui musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Di tengah pandemi COVID-19, Pemda DIY telah banyak mengubah postur anggaran, di mana sumber-sumber pendapatan mengalami kontraksi yang berakibat pada keterbatasan sumber dana pelaksanaan pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Beny Suharsono mengungkapkan, di tahun 2022 pihaknya menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,7 triliun.

Adapun anggaran belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 7,3 triliun, sehingga tanpa adanya penyusunan program prioritas, Pemda DIY berpotensi mengalami defisit anggaran.

Baca juga: Pemberlakuan Insentif PPnBM, DJP DIY : Tak Pengaruhi Penerimaan Pajak Barang Mewah di Yogya

"Berarti harus ada akselerasi agar prioritas itu difokuskan untuk menata lokus antar wilayah untuk kemiskinan, ketimpangan ekonomi juga, pemulihan ekonomi termasuk kesehatan," jelasnya.

Untuk mengantisipasi defisit anggaran, pihaknya akan terus mengoptimalkan segala potensi pajak daerah untuk menggenjot PAD di DIY.

Satu di antaranya melalui pajak kendaraan bermotor (PKB).

"Kita lakukan relaksasi kemudahan bayar pajak kita optimalkan, pakai cara yang tidak susah. Termasuk STNK juga jadi garda depan. Menguatkan teknologi, masyarakat tidak terbuang waktu dan tenaga untuk membayar," paparnya.

Di sisi lain, pihaknya terbantu dengan adanya tilang elektronik yang diberlakukan oleh kepolisian.

Baca juga: Masih Pandemi, Pemerintah Lakukan Perpanjangan Insentif Pajak, Berikut Ketentuannya

Seiring diterapkannya tilang elektronik untuk menindak pelanggar lalu lintas, polisi juga bisa mendeteksi pemilik kendaraan yang menunggak pajak dan STNK mati.

"Kita terbantu dengan tilang elektronik, jadi terbaca kendaraan apakah bayar (pajak) atau tidak. Kemarin kita dorong karena sumber utamanya dari pajak sepeda motor maka kita kuatkan digitalisasi itu," jelasnya.

Adapun untuk menanggulangi kemiskinan, pihaknya akan mendorong keberadaan program-program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Meliputi upaya digitalisasi, branding, dan standarisasi produk UMKM.

"Pertumbuhan ekonomi di saat pandemi salah satunya disumbang juga dari sektor UMKM. Walupun sektor pertanian juga menyumbang tapi juga berkat dukungan dari sektor UMKM juga," tambahnya. ( Tribunjogja.com

Penulis: Yuwantoro Winduajie
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved