Koalisi Mahasiswa Pertanian Datangi Kantor Dewan, Ketua DPRD DIY Kecam Rencana Impor Beras

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa Pertanian Kamis (25/3/2021) siang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah mengurungkan program impor beras yang direncanakan oleh jajaran kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Koordinator Audiensi AR Dwi Candra mengatakan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait rencana import beras pemerintah yaitu, pertama mereka meminta pemerintah wujudkan kedaulatan pangan, kedua tangkap dan adili mafia pangan, ketiga tingkatkan dan perhatikan kesejahteraan petani, serta benar-benar merealisasikan reformasi agraria.

Baca juga: DPRD Gunungkidul Targetkan 3 Raperda Inisiatif Disahkan Tahun Ini

"Maka dari itu, kami koalisi mahasiswa pertanian meminta stop impor beras," katanya, kepada wartawan di lobi gedung DPRD DIY.

Koalisi mahasiswa yang berasal dari Universitas Pembangunan Nasioanl Veteran Yogyakarta (UPNVY) itu beralasan tahun ini pemerintah diperkirakan mengalami surplus ketersediaan beras.

Oleh karenanya, import beras menurut mereka tidak logis dan hanya akan mematikan pendapatan para petani.

Karena menurutnya, tahun ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut surplus beras di Indonesia mencapai sekitar 14 juta ton.

"Alasan kenapa tidak perlu impor] karena data BPS mencatat beras dari petani surplus sekitar 14 koma sekian juta ton. Jadi kan kami rasa itu cukup," jelas Candra.

Ia menegaskan, program kedaualatan pangan seharusnya direalisasikan dengan baik tanpa adanya impor beras keluar negeri.

"Oleh sebab itu, harapannya semua perangkat pemerintah bersinergi untuk kedaulatan pangan, dan melakukan pendekatan ke petani supaya mereka sejahtera," jelasnya.

Apabila aspirasnya hari ini belum juga mendapat tanggapan dari pemerintah, para mahasiswa ini mengancam akan menggelar aksi kembali dan rencananya dalam waktu dekat mereka akan mendatangi kantor Dinas Perdagangan dan Perindustiran DIY.

Audiensi penolakan impor beras tersebut secara langsung dihadiri oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi.

Seusai berdiskusi dengan para mahasiswa, politisi PDIP itu menyatakan sejalan dengan keresahan yang dirasakan para mahasiswa tersebut.

Pihaknya mendukung desakan mahasiswa dalam upaya menggagalkan impor beras yang direncanakan pemerintah pusat itu.

"Ini harus kami tentang, ini harus kami gagalkan. Mudah-mudahan para mahasiswa ini menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang baik," katanya.

Usai menerima berkas tuntutan dari para mahasiswa tersebut, Nuryadi menegaskan akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan lewat audiensi tersebut dalam waktu dekat kepada pemangku kebijakan.

Ia menjelaskan, pihaknya telah mengikuti perkembangan di pemerintah pusat terkait rencana impor beras.

Menurutnya statement yang dibuat Presiden Jokowi dengan Kementerian sangat lah berbeda.

"Tidak ada sedikit pun presiden berbicara soal impor beras. Karena kebijakan presiden adalah bagaimana itu kepentingan makan masyarakat sendiri harus ditingkatkan," tegas Nuryadi.

Sehingga, Nuryadi menilai tidak ada alasan yang logis apabila pemerintah harus impor beras, karena data yang dipaparkan oleh mahasiswa sangat jelas mengatakan pemerintah masih surplus beras di tahun ini.

"Dari bulog siap, petani juga siap, bahkan dalam waktu dekat petani akan ada panen raya, dan distok panen raya pun masih ada," ungkap Ketua DPD PDIP DIY itu.

Ia juga menekankan jika terdapat oknum yang memanfaatkan momen impor beras tersebut, pihaknya berharap supaya oknum yang mencoba memanfaatkan keuntungan lewat impor beras tesebut segera dicari.

Menurutnya, impor beras bisa dimungkinkan apabila kondisi stok pangan saat ini dalam masa kritis.

Baca juga: Vaksinasi Massal di JEC Capai 94,9 Persen, Pemda DIY Siapkan Penyuntikan Dosis Kedua

"Alasan apa kementerian untuk import itu? Jadi kalau tadi teman-teman mahasiswa mengindikasikan ada yang main-main dalam impor beras ini, harus dicari sampai ketemu siapa orangnya," tegas Nuryadi.

Selanjutnya, Nuryadi menyampaikan jika hasil audiensi pada hari ini akan segera disambungkan ke pemerintah pusat.

"Akan saya sampaikan ke Jakarta. Kebetulan yang disampaikan mahasiswa sama dengan kebijakan partai saya. Saya punya presiden kok beda dengan menterinya. Kita lihat apakah yang keliru presidennya atau menterinya. Yang jelas kali ini presiden tidak izinkan impor beras," lanjut Nuryadi.

Sementara tekait pandangan masing-masing fraksi di DPRD DIY, Nuryadi belum memastikan apakah mereka juga menolak rencana impor beras tersebut. (hda)