Pakar Hukum UGM Desak Reformasi Parpol Segera Dilakukan Sebelum Pemilu 2024

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Konflik internal partai sekaligus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ketua daerah yang terlibat korupsi menjadi pertanda bahwa partai politik (parpol) harus direformasi.

Mada Sukmajati, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan bahwa reformasi parpol adalah agenda yang mendesak untuk dilakukan sebelum pemilu serentak 2024.

Menurutnya, sudah banyak bukti bahwa parpol memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan, termasuk tindak pidana korupsinya.

Baca juga: Sebanyak 26 Titik Lokasi di Sleman Masih Sulit Internet, Mayoritas di Lereng Gunung Merapi

“Sudah ada beberapa draft UU Partai Politik, tetapi sejak 2011 tidak pernah menjadi Prolegnas. Jika tidak ada kemauan baik dari para politisi, maka kita dari masyarakat sipil yang harus mendorong ini,” katanya, Sabtu (6/3/2021).

Ditambahkannya, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

Pertama, mendorong pemerintah untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang kuat di sektor yang rawan korupsi serta membuat inovasi kebijakan pencegahan korupsi. 

Kedua, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu membuat kebijakan yang lebih efektif untuk mengawasai dana kampanye calon kepala daerah.

Dengan begitu, itu menutup kemungkinan adanya politik balas budi bagi kepala daerah yang terpilih.

Baca juga: Ketua Pusat Kajian Law Gender and Society UGM Ungkap Love Scam di Indonesia, Apa Itu?

Ketiga, pemerintah perlu mendorong partai politik untuk dapat berbenah diri melalui sistem partai politik yang berintegritas.

“Ini perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan peran partai politik dalam mencegah korupsi kepala daerah,” tandasnya. (ard)