Pemda DI Yogyakarta Prioritaskan Proyek Padat Karya untuk Menanggulangi Kemiskinan

Namun Aji menegaskan, program tersebut bukanlah solusi jangka panjang untuk menanggulangi kemiskinan di DIY.

Lebih jauh, terkait keberlangsungan industri pariwisata, ada sejumlah skema relaksasi yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Pertama yakni keringanan penundaan maupun diskon pembayaran beban operasional seperti pajak. 

"Kaitannya dengan kewajiban pajak dalam bentuk penundaan dan diskon itu yang mengurus di kabupaten kota," tuturnya.  

Selain itu juga ada relaksasi dalam bentuk restrukturisasi pinjaman yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

"OJK sudah memberi angin baik bahwa restrukturisasi pinjaman ditunda sampai 2022," jelasnya. ( Tribunjogja.com )