Breaking News:

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Tunjuk Sekda Sebagai Plh Walikota Magelang

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono untuk mengampu jabatan

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Kurniatul Hidayah
DOK. Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam salah satu kesempatan. 

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono untuk mengampu jabatan Pelaksana harian (Plh) Walikota Magelang sampai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih digelar.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah bernomor 131/0002748 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan pada 16 Februari 2021.

"Penunjukan pelaksana harian sebagaimana dimaksud keputusan ini untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati/Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan dan akan berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota terpilih tahun 2020," tertulis dalam keputusan itu.

Baca juga: Satpol PP DIY Temukan Banyak Spanduk Tanpa Izin Banyak Dijumpai di DI Yogyakarta

Walikota Magelang, Sigit Widyonindito mengatakan, masa jabatannya sebagai Walikota berakhir pada hari ini Selasa 16 Februari 2021 tepat di jam 23.59 WIB.

Maka itu guna memperlancar tugas-tugas pemerintahan diperlukan Plh sampai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih digelar.

"Untuk sementara Provinsi Jateng menunjuk Sekda Kota Magelang sebagai pelaksana harian,”katanya.

Sekda Kota Magelang, Joko Budiyono menyebut, dengan turunnya Keputusan Gubernur itu per 17 Februari dirinya resmi menjabat sebagai Plh Walikota Magelang.

Jabatan Plh Walikota diperlukan agar roda pemerintahan tidak sampai terjadi kekosongan.

Meski demikian, jabatan tersebut hanya bersifat meneruskan saja dan tidak bisa membuat program-program baru.

Baca juga: Pemkab Klaten Serahkan 92 SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

“Istilahnya hanya transisi, mengisi kekosongan sementara waktu. Untuk kebijakan khusus, bukan wewenang Plh. Nanti kami akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah berjalan sekaligus menyiapkan pelantikan walikota yang baru,” ucapnya.

Meski hanya berstatus sebagai Plh, Joko mengklaim bahwa penanganan Covid-19 akan tetap diupayakan secara maksimal.

Termasuk pula soal rencana vaksinasi tahap kedua pada akhir Februari mendatang.

“Pendataan calon penerima vaksin tetap jalan terus. PPKM mikro tingkat RT/RW juga terus diawasi. Tentunya kita ingin pengawasan Covid-19 tetap jalan terus meskipun belum ada walikota definitif,” ujarnya. (jsf)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved