Kemiskinan di DI Yogyakarta Meningkat, Kalangan Legislatif Minta Data BPS Benar-benar Diolah
Menanggapi hal itu, anggota Komisi D DPRD DIY Imam Priyono turut prihatin adanya peningkatan kemiskinan di wilayah DIY.
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
Sementara itu, garis kemiskinan di perdesaan sebesar Rp 404.035 per kapita per bulan.
"Lebih tingginya garis kemiskinan di perkotaan daripada di perdesaan mencerminkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan," jelasnya.
Ia menambahkan, Selama periode September 2019 sampai September 2020, jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan menunjukkan kecenderungan yang meningkat.
Data BPS mencatat, pada September 2019, jumlah penduduk miskin perkotaan tercatat 298,74 ribu orang.
Satu semester kemudian, pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 326,13 ribu orang atau bertambah sebanyak 27,39 ribu orang.
Selanjutnya, pada September 2020, jumlah penduduk miskin kembali bertambah sebanyak 27,1 ribu orang menjadi 353,21 ribu orang.
"Tingkat kemiskinan di perkotaan juga menunjukkan kecenderungan yang sama dengan pergerakan jumlah penduduk miskin secara absolut," terang dia.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi D DPRD DIY Imam Priyono turut prihatin adanya peningkatan kemiskinan di wilayah DIY.
Ia menegaskan, tugas pemerintah DIY untuk mengentaskan kemiskinan kian bertambah di 2021 ke depan.
"Menurut saya pemerintah dan legislatif harus hadir. Artinya data yang ada di BPS saat ini harus benar-benar diolah, dan bukan hanya sebagai pemaparan setiap tahun saja," katanya.
Baca juga: Pemkot Pantau Perkembangan dan Sebaran Kasus Covid-19 di Pengadilan Negeri Yogyakarta
Imam menambahkan, keterbatasan pengetahuan teknologi di pedesaan membuat kemiskinan di desa jauh lebih subur daripada di kota.
Hal itu diakuinya setelah beberapa waktu yang lalu, dirinya sempat melakukan pendalaman di lapangan.
"Hasilnya tiga kelurahan di Kota Yogyakarta itu mereka yang dulunya di PHK akhirnya berjualan secara online. Ekonomi mereka tergerak, ide berjualan online itu muncul dari Rt-nya. Nah, kalau di desa kan terbatas. Sarana dan SDM-nya minim," terang dia.
Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah DIY harus menunjukan progres terkat upaya pengentasan kemiskinan.
"Ya walaupun pandemi COVID-19 ini berpengaruh dengan kesejahteraan, tapi pemerintah harusnya hadir, buatlah lapangan kerja baru, gerakan usaha kecil, UMKM dan lainnya," pungkasnya. (hda)
