APDESI Sebut 90 Persen Desa di DIY Sudah Patuhi Protokol Kesehatan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengklaim 90 persen desa/kelurahan di DIY telah mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Ketua APDESI DIY Rustam Fatoni mengatakan, sejak adanya arahan pembentukan Satgas COVID-19 tingkat desa, hingga kini seluruh desa/kelurahan di DIY bergerak cepat untuk memutus mata rantai penyebaran.

Pria yang akrab disapa Toni ini pun merespon baik terkait pengaktifan kembali Satgas dan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa.

Hanya saja, berkaitan dengan turunnya Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro ini sejumlah perangkat desa merasa kebingungan terkait anggaran operasional.

"Terkait pengadaan APD dan kebutuhan lainnya ini kan kami terbatas. Minimal perbub lah supaya payung hukumnya lebih rinci, meski ada rujukan dari Kemendes terkait penggunaan DD dan ADD, mana saja yang dibiayai DD dan mana yang enggak," katanya, kepada Tribunjogja.com, Senin (8/2/2021)

Dalam Instruksi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang PPKM Berbasis Mikro kali ini, penekanan pengawasan lebih ditujukan kepada mobilitas masyarakat desa.

Toni menegaskan saat ini pemerintah desa wajib melakukan pendataan apabila terdapat tamu yang berkunjung ke suatu desa.

"Kemarin saya sudah ke Gunungkidul, di sana prokesnya sangat ketat ya. Artinya pemerintah desa sudah berupaya memutus penyebaran," ungkapnya.

• Peringati HUT ke-39, Direksi Ajak Jajaran Terapkan 5R Demi Kemajuan RSUP Dr Sardjito

• Hari Pertama Kerja Pasca-Lockdowon, DPRD Kota Yogya Langsung Bentuk 6 Pansus Sekaligus

Sementara terkait pengadaan shelter tingkat kelurahan/desa, Toni mengatakan pengadaan shelter untuk beberapa desa masih menggunakan anggaran swadaya masyarakat.

"Karena salah satu point dalam SE di salah satu daerah yakni di Bantul itu anggaran terbatas, oleh karenanya pembangunan shelter secara swadaya masyarakat," tegasnya.

Dari total 392 Kalurahan yang ada di DIY, Toni memperkirakan untuk pengadaan shelter di tingkat desa/kalurahan masih mencapai 60 persen saja.

"Ya mungkin sekitar 60 persen sudah ada shelter. Sisanya masih belum memiliki,"tegas Toni.

Dengan adanya kebijakan pembangunan shelter secara swadaya tersebut, pemerintah desa merasa keberatan karena beberapa perangkat beranggapan anggaran tersebut bisa dialokasikan ke program lain.

"Ya mending dibuat program yang lain lah," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPC APDESI Bantul Ani Widayati mengatakan saat ini sudah ada sekitar 71 desa yang sudah memiliki shelter tangguh.