Breaking News:

Sebut Kebijakan Pemerintah Memprihatinkan, DPRD DIY Minta Tak Ada Pemotongan Insentif Bagi Nakes

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Huda Tri Yudiana, meminta tak ada pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan

TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Huda Tri Yudiana, meminta tak ada pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan di DI Yogyakarta (DIY).

Kasus Covid-19 di DIY masih tinggi dan para tenaga kesehatan masih terus di garis depan melakukan penanganan, sehingga sebaiknya tak ada pemangkasan insentif.

Huda mengatakan, pemerintah pusat sebaiknya menerbitkan edaran yang jelas dan mengizinkan daerah menambahkan anggaran untuk insentif. 

Sebanyak 68,2 Persen Nakes di DI Yogyakarta Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

"Kasus aktif di DIY sangat tinggi, rumah sakit penuh dan kondisi yang menekan rekan-rekan tenaga kesehatan dalam sehari-hari bekerja. Saya minta untuk DIY perlu menambahkan insentif, setidaknya dikembalikan seperti semula, dan kalau bisa dilebihkan," tuturnya, Kamis (4/2/2021).

Menurutnya, kebijakan pemotongan insentif nakes oleh pemerintah pusat adalah kebijakan yang memprihatinkan.

Para nakes telah bertugas menangani Covid-19 di DIY.

Dinas kesehatan perlu segera koordinasi dengan kabupaten kota untuk penambahan ini, mana yang menjadi bagian provinsi dan mana yang menjadi bagian kabupaten atau kota.

Misalnya untuk RS rujukan provinsi, puskesmas kabupaten atau kota dengan skema yang lebih baik.

Tanggapan Sekda DIY Terkait Rapat Evaluasi PSTKM dengan DPRD: Semua Hal Terganggu

"Kami mendesak agar pemerintah pusat segera membuat edaran yang tegas bahwa daerah boleh menambahkan insentif serta boleh menganggarkan keperluan mendesak lain untuk penanganan Covid-19, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari," tuturnya.

"Kami minta agar pemerintah pusat menerbitkan edaran yang jelas yang mengizinkan daerah menambahkan anggaran untuk insentif tersebut. Saya sendiri tidak tega jika melihat besaran tersebut diberikan kepada nakes di DIY tanpa ada penambahan. Apalagi kasus aktif di DIY sangat tinggi, rumah sakit penuh dan kondisi yang menekan rekan rekan tenaga kesehatan dalam sehari hari bekerja," katanya. (rfk)

Penulis: Rendika Ferri K
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved