BSU 2021 Ditiadakan, Begini Respon Pekerja di DI Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebagian pekerja di Yogyakarta masih mengharapkan adanya Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah untuk bisa meringankan beban ekonomi.

Seorang pekerja di sebuah hotel Kota Yogyakarta, Handi Pusdian mengatakan, dirinya kini mendapat pengurangan jam kerja.

Secara otomatis hal tersebut berdampak pada pengurangan gaji yang ia dapat selama bekerja.

"Dulu full time, semenjak pandemi jadi 12 hari. Dan sekarang ada pengurangan lagi selama 10 hari. Ya meski belum sampai dirumahkan tapi itu berpengaruh banget dengan penghasilan saya," katanya, kepada Tribunjogja.com, Selasa (2/2/2021)

Baca juga: UPDATE Pencairan Dana BSU untuk Pekerja, Menaker Minta Dispensasi Hingga Akhir Januari 2021

Pria yang akrab disapa Handi ini pun mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah agar dapat meringankan beban ekonomi dikeluarganya.

"Gaji saya sekarang kurang dari satu juta. Ya berharap banget bisa ada bantuan subsidi upah lagi. Karena kemarin Rp 2,4 juta itu sudah lumayan membantu banget," terang dia.

Ia pun sudah mengetahui bahwa pemerintah belum menganggarkan BSU untuk tahun 2021. 

Meskipun begitu, Handi berharap ada rencana lain dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakatnya saat ini.

Terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan menyampaikan, pemerintah wajib menganggarkan BSU untuk tahun 2021.

Hal itu lantaran untuk saat ini daya beli masyarakat khususnya di DIY masih rendah. 

Baca juga: Anggota Komisi D DPRD DIY Sarankan Pemda DI Yogyakarta Anggarkan Bantuan Pengganti BSU

"Apalagi upah di DIY juga UMP-nya di bawah KHL. Jadi pemerintah harus anggarkan kembali BSU," katanya.

Dirinya mendesak agar pemerintah DIY mencarikan sumber anggaran yang lain dalam upaya memberikan subsidi upah bagi para buruh.

Ia pun tak sepakat apabila alasan pemerintah DIY tidak menganggarkan bantuan subsidi buruh hanya karena sebagian pekerja sudah mulai kembali masuk bekerja.

Selain itu, dirinya juga kurang setuju apabila pemerintah DIY justru membuat anggaran untuk pelatihan kerja dan kewirausahaan sebagai pengganti program bantuan subsidi.

"Pelatihan wirausaha kalau pasarnya masih sepi bagaimana? Daya beli saja masih rendah bagiamana bisa menjual produk," tegas Irsyad.( Tribunjogja.com )