Breaking News:

PSTKM

Sekda DIY: Ekonomi dan Penerapan Protokol Kesehatan Harus Berjalan Berkesinambungan Saat PSTKM

Kendati aktivitas ekonomi dibatasi selama Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM), Pemda DIY berharap agar perekonomian

TRIBUNJOGJA/ Yuwantoro Winduajie
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kendati aktivitas ekonomi dibatasi selama Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM), Pemda DIY berharap agar perekonomian masyarakat tetap dapat bergulir.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menegaskan, selama PSTKM tempat usaha tetap diperkenankan untuk mencari penghasilan.

Asalkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Kalau kaitannya dengan ekonomi menyangkut warung makan dan restoran. Kemudian dilaksanakan sesuai aturan PSTKM warung boleh saja tetap beroperasi yang penting pengaturan prokes di tempat makan, mall dan sebagainya dilakukan," terang Aji di Kompleks Kepatihan Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Prediksi INTER MILAN vs AC MILAN: Sengitnya Duel Nicolo Barella vs Franck Kessie

Baca juga: Satpol PP DIY Catat 1.188 Pelanggar dan 77 Tempat Usaha Ditutup Sementara Selama PSTKM Tahap I

Aji menjelaskan, aturan PSTKM sebenarnya berfokus untuk mengawasi penerapan prokes.

Bukan membatasi transaksi ekonomi.

Pelaku usaha kuliner misalnya, sebenarnya boleh beroperasi di atas pukul 20.00 asalkan tidak melayani pengunjung yang makan di tempat.

"PSTKM sebenarnya kebijakan mengatur protokol kesehatan agar dilakukan bukan, proses transaksinya ini nggak ada masalah," tandasnya.

"Kalau warung makan sudah penuh yang pendatang berikutnya dilayani tapi take away," lanjutnya.

Baca juga: BPBD Kabupaten Magelang Klaim Kebutuhan Warga Pengungsi Gunung Merapi di TEA Terpenuhi

Baca juga: PSTKM Diperpanjang, Waktu Operasional Pelaku Usaha di Gunungkidul Ditambah

Selain tempat usaha, penerapan prokes di pasar tradisional juga tak boleh luput dari perhatian.

Pengaturan-pengaturan seperti pemberlakuan arus satu arah bagi pengunjung serta pemberian jarak antar pedagang perlu diaktifkan kembali.

"Itu semua perlu dilakukan, kabupaten kota kalau mau menerapkan tidak masalah silahkan saja," paparnya.  

"Harapannya ekonomi berjalan protokolnya juga berjalan," tambahnya. (tro)

Penulis: Yuwantoro Winduajie
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved