Breaking News:

Pengungsi Gunung Merapi

BPBD Kabupaten Magelang Klaim Kebutuhan Warga Pengungsi Gunung Merapi di TEA Terpenuhi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang mengklaim bahwa kebutuhan logistik serta sarana

TRIBUNJOGJA/ Yosef Leon Pinsker
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magelang, Pranowo saat memberikan keterangan kepada wartawan. 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang mengklaim bahwa kebutuhan logistik serta sarana maupun prasarana bagi warga pengungsi Gunung Merapi di barak pengungsian akan sepenuhnya dicukupi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Kebutuhan harian dan kelengkapan lainnya akan ditanggung selama status tanggap darurat bencana Merapi masih berlangsung di wilayah itu.

"Selama masih dalam masa tanggap darurat, pengungsi masih akan difasilitasi oleh Pemkab. Misalnya masih ada pengungsi yang masih berniat tinggal di barak ya, itu Pemkab punya kewajiban untuk memenuhi segala sesuatu kebutuhannya," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magelang, Pranowo pada Selasa (26/1/2021).

Baca juga: PSTKM Diperpanjang, Waktu Operasional Pelaku Usaha di Gunungkidul Ditambah

Baca juga: Guru Honorer Masih Punya Peluang untuk Jadi PNS, Begini Penjelasannya

Dia menjelaskan, sampai Selasa ini total jumlah warga pengungsi Merapi yang berada di barak pengungsian mencapai 319 orang yang berada di dua titik yakni tempat evakuasi akhir (TEA) Desa Banyurojo sebanyak 265 orang dan juga TEA Desa Mertoyudan sebanyak 54 orang.

Sementara, pada Jumat pekan lalu sebanyak 121 warga Desa Krinjing Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang memutuskan untuk pulang ke desa asal dari barak pengungsian yang berada di Desa Deyangan.

BPBD menilai, meski pulang ke desa asalnya warga dan perangkat desa setempat sudah setuju jika sewaktu-waktu Gunung Merapi menunjukkan aktivitas yang signifikan mereka siap untuk kembali mengungsi.

"Karena rekomendasi dari BPPTKG juga sudah berubah soal potensi ancamannya. Jadi bagi warga yang ingin pulang kami persilahkan," ujarnya.

Sementara Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial pada Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, Anik Indaryanti mengemukakan, kebutuhan logistik harian para warga pengungsi diupayakan Pemkab melalui pos bantuan tak terduga (BTT) dari APBD.

Baca juga: HUT ke-3, Forum Komunitas Sungai Sleman Jadikan Sungai sebagai Sahabat 

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Inter vs AC Milan di Perempat Final Coppa Italia

Koordinator logistik di tiap TEA nantinya mesti mendahului biaya logistik di masing-masing TEA dan semua pengeluaran nantinya dicatat dan dilaporkan ke pemerintah untuk dicairkan penggantinya.

"Kami mengakui bahwa proses pencairan dan penyaluran agak seret, itu karena prosesnya melibatkan banyak instansi. Waktu itu, beberapa asisten juga ada yang terpapar Covid-19 makanya jadi agak terkendala. Kami juga tengah menyesuaikan dengan sistem yang baru. Tapi itu tetap akan kami ganti dengan surat pertanggung jawaban yang mendetail," imbuhnya.

Sampai saat ini, pihaknya juga masih memberlakukan piket dan menempatkan petugas yang akan memastikan distribusi logistik dari luar ke dalam maupun sebaliknya dapat berjalan dengan optimal. "Termasuk jika ada barang-barang atau keperluan tertentu dan yang khusus itu kami pastikan juga agar sama dan sesuai dengan kebutuhan mereka," pungkasnya. (jsf)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved