Epidemiolog UGM: Pengendalian Pandemi Saat Terjadi Lonjakan Bergantung Kejelasan Kebijakan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Setelah sembilan bulan terlewati, pandemi di Indonesia belum menunjukkan tanda kapan akan berakhir. 

Epidemiolog dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM, dr Riris Andono Ahmad mengatakan kunci pengendalian pandemi yang efektif berada pada kebijakan pemerintah. 

"Kejelasan pemerintah dalam membuat kebijakan, mengomunikasikan kebijakan, dan mengimplementasikan kebijakan itu adalah kunci agar kita bisa lebih efektif mengendalikan pandemi ini," ujar Donnie, sapaan akrab dr Riris Andono Ahmad dalam Webinar 'Refleksi Pencegahan dan Pengendalian Covid: Apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi pandemi di 2021?', Selasa (22/12/2020). 

Donnie melihat, selama ini masih banyak permasalahan yang nyata dalam penanganan pandemi. 

Baca juga: Dinkes Kabupaten Magelang Akan Gelar Rapid Test Acak Pada Wisatawan yang Masuk Kawasan Borobudur

Baca juga: Polisi Bakal Tindak Tegas Kerumunan di Yogyakarta Saat Malam Tahun Baru

Pertama, komunikasi risiko pemangku kepentingan Covid-19 seringkali tidak koheren.

Antara satu kementerian dengan kementerian lain bisa saling berbeda. 

Menurut Donnie, komunikasi risiko tidak semata-mata tentang melaporkan jumlah kasus dan situasi terkini, menyampaikan kebijakan, serta memberikan materi promosi kesehatan.

Melainkan, komunikasi risiko juga terkait dengan bagaimana menjawab semua pertanyaan publik tentang sebuah informasi yang dibutuhkan pada saat yang tepat, oleh orang yang tepat, dan pesan yang tepat dan jelas. 

"Kita masih banyak problem pada hal ini, seringkali informasi lewat tidak dari satu pintu, orang yang dianggap kompeten sering memberikan informasi yang justru bertentangan dan menimbulkan perdebatan publik," ucapnya. 

Di sisi lain, lanjutnya, pemberi informasi juga harus selalu memberikan alasan mengapa sebuah kebijakan dibuat atau tidak dibuat.

Penjelasan itu harus bisa memenuhi gap informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Tidak semata-mata masyarakat harus patuh pada kebijakan, tetapi juga bagaimana masyarakat punya persiapan untuk menjalankan kebijakan. 

"Yang paling terkini misalnya kebijakan prasyarat rapid test antigen yang baru dibuat saat liburan akan dilakukan, padahal isu tentang liburan sudah dibahas beberapa waktu yang lalu. Ketika itu orang masih akan mempertimbangkan akan membeli tiket atau tidak, sekarang orang sudah membeli tiket dan mem-booking hotel tiba-tiba ada prasyarat baru yang mungkin cukup memberatkan. Ini menciptakan kebingungan di masyarakat yang mengakibatkan distrust masyarakat pada pemerintah semakin besar," papar Donnie. 

Kedua, lanjutnya, ialah ketidakkonsistenan intervensi. Misalnya, beberapa waktu lalu sempat gempar tentang orang yang mengendarai mobil seorang diri tetap didenda ketika tidak memakai masker, tetapi ketika ada kerumunan justru dibiarkan begitu saja.