Pengusaha di Malioboro Kecewa, Sebut Pemerintah Tak Pernah Dengar Aspirasi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) menyebut sempat kaget dengan kebijakan Malioboro semi pedestrian yang belakangan mulai diberlakukan.

Pemda maupun Pemkot setempat dikatakan tidak pernah memberikan sosialisasi terhadap rencana kebijakan itu. 

"Kami malah tahunya dari media dan merasa tidak pernah dilibatkan. Malah pemberlakuannya sampai dua pekan," kata Ketua PPMAY, Sadana Mulyono di komplek Kepatihan, Selasa (10/11/2020). 

Dia menyebut, Pemda seakan tidak pernah melibatkan kalangan pengusaha yang merasakan dampak dari kebijakan itu.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah mendengar aspirasi mereka. 

Baca juga: Pengusaha Malioboro Menjerit, Omzet Terjun Bebas Sejak Uji Coba Bebas Kendaraan

"Kami sebenarnya ikut saja dengan kebijakan ini. Tapi ya maunya dilibatkan dan aspirasi kami ditampung. Supaya kebijakan ini ada solusi dan kami bisa bernafas," katanya. 

Dia menyebut, dengan kebijakan ini kalangan pedagang merasa seperti jatuh tertimpa tangga.

Belum habis dampak yang dirasakan akibat pandemi Covid-19, masih ditambah pula dengan adanya kebijakan Malioboro semi pedestrian. 

"Kami ini juga menghidupi banyak keluarga yang bergantung dari Malioboro," ujarnya. 

Pihaknya meminta pemerintah untuk memikirkan ulang rencana kebijakan itu.

Pihaknya juga mengusulkan agar Malioboro semi pedestrian agar diberlakukan beberapa jam saja mengingat kawasan itu juga merupakan satu-satunya akses dari kalangan pedagang. 

"Kalau beberapa jam saja kan kami juga bisa kirim barang dan bisa akses jalan. Karena kebanyakan pedagang yang di Malioboro itu hanya punya satu akses saja sehingga mau tidak mau mesti lewat Malioboro," ujarnya. 

Baca juga: Komunitas Malioboro Sebut Kebijakan Uji Coba Bebas Kendaraan Tidak Tepat di Masa Pandemi

Koordinator Lapangan PPMAY, Karyanto Yudomulyono mengungkapkan, aspirasi dan kepentingan pihaknya seakan tidak pernah didengar oleh pemerintah. 

Pihaknya sudah beberapa kali mengirim surat permohonan audiensi, namun pemerintah bergeming dan tidak pernah mau untuk bertemu. 

"Suara kami tidak ditanggapi dan sudah sering sekali kami berkirim surat. Ini yang ketiga kalinya kami berkirim surat," ungkapnya.