Kemenko Polhukam RI Lakukan Peninjauan di Tanjung Adikarto Kulonprogo
Dalam rangka menindaklanjuti pembahasan sinkronisasi penataan gelar kekuatan pertahanan dan keamanan
Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih
TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dalam rangka menindaklanjuti pembahasan sinkronisasi penataan gelar kekuatan pertahanan dan keamanan dengan pembangunan nasional di Provinsi DI Yogyakarta, rombongan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI yang dipimpin oleh Brigjen TNI Suparjo didampingi Bupati Kulon Progo Sutedjo melakukan peninjauan pembangunan di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta yang berada di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo pada Kamis (5/11/2020).
Bupati Kulon Progo, Sutedjo mengatakan bangunan yang menyertai untuk pelayanan aktivitas sebuah pelabuhan di Tanjung Adikarta sudah cukup lengkap hanya saja terdapat kontruksi fisik bangunan yang berupa breakwater atau pemecah ombak belum selesai.
Selain itu juga terjadi pendangkalan di pelabuhan maupun di lintasan pintu masuk ke pelabuhan.
Baca juga: BREAKING NEWS : Rekor Tertinggi, Ada Penambahan 168 Kasus Positif Covid-19 di DIY Hari Ini
Baca juga: Gejala dan Jenis Batuk yang Mengharuskan Anda Segera Periksa ke Dokter
"Memang ada dua breakwater di sisi barat dan timur pelabuhan. Untuk di sisi barat relatif sudah cukup memadai meskipun juga dinilai kurang panjang. Yang kurang panjang lebih banyak di sisi timur untuk menahan ombak maupun sedimentasi berupa pasir laut," katanya seusai peninjauan di Pelabuhan Perikanan Samudera Tanjung Adikarto.
Ia menuturkan, sedimentasi yang terdapat di pesisir pelabuhan yang berada di muara sungai serang itu berupa pasir bukan tanah sehingga sedimentasi tersebut berasal dari laut bukan sungai.
Selain itu, hempasan ombak yang membawa pasir berasal dari arah Tenggara.
"Karena anginnya dari Tenggara maka breakwater yang sebelah timur memang harus lebih panjang ke selatan. Baru kemudian sedikit bengkok ke arah barat supaya menutup ombak dari arah angin berasal sekaligus menahan sedimentasi pasir yang terbawa ombak," sambung Sutedjo.
Dengan demikian, gelombang ombak hanya terjadi pada bagian tepi sebab di bagian tengah tidak akan terjadi gelombang.
Baca juga: Status Siaga Merapi, Sri Sultan HB X Minta Pemkab Sleman Siapkan Jalur Evakuasi
Baca juga: Warga Pelemadu Imogiri Bantul Ubah Tempat Pembuangan Sampah Jadi Destinasi Wisata
Oleh sebab itu, penjorokan Jeti di sebelah timur harus sampai ke tempat dimana air laut sudah tenang sehingga kapal bisa masuk ke tepi pelabuhan.
Disamping kapal bisa masuk juga akan menahan gelombang maupun pasir yang terbawa gelombang.
"Kemudian kalau sudah tertahan, tidak memerlukan pengerukan sedimentasi terlalu sering karena sudah tidak ada lagi sedimentasi dari laut. Kalau sekarang memang masih perlu pengerukan karena memang ada sedimentasi," katanya.
Sehingga hasil dari peninjauan ini akan dirapatkan di tingkat pusat terkait pekerjaan yang harus diselesaikan baik penyelesaian secara fisik, penyelesaian breakwater dan pengerukan sedimentasi serta sudut di atap bangunan yang sudah mulai rusak.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mendukung dan menyambut baik kunjungan dari Kemenpolhukam ini yang akan dibicarakan ke tingkat pusat antar lembaga kementerian.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Bayu Mukti Sasongko mengatakan jika pelabuhan ini sudah terbangun masih akan dilakukan pengkajian mau menggunakan kontruksi seperti apa.
Baca juga: Waspadai, 10 Kebiasaan Kecil Ini Bisa Memicu Diabetes, Satu di Antaranya Hobi Makan Gorengan!
Baca juga: Ini Dia Profil Gunung Merapi, Ada Kisah Mbah Marijan Hingga Kopi Merapi
