Pemerintah DIY Masih Kekurangan Rp450 Miliar untuk Selesaikan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto

"Itu aset yang dari BBWSO sekitar Rp300 miliar. Ada juga dari Dishub tapi sedikit dan dari Kabupaten Kulon Progo," tegas Bayu.

Masih kata Bayu, percepatan lelang ke pihak ketiga atau dari KPBU tergantung dari proses pembebasan dan pembayaran melalui KPKNL.

Ia belum memastikan target penyatuan aset tersebut akan selesai. Namun, harapannya 2021 nanti upaya tersebut sudah rampung.

"Ini proses terus, sudah bersurat dan lanjut 2021 ya. Dan kemungkinan ya dilanjut dengan program KPBU. Karena kalau diteruskan ke pemerintah prosesnya kan lama juga. Harus pemindahan penanggung jawab dari Kementerian Kelautan dengan PU," ungkapnya.

Disinggung berapa anggaran tambahan yang harus dibutuhkan untuk melanjutkan pembanguna tersebut, secara tegas Bayu menyampaikan butuh dana sebesar Rp450 miliar lagi.

Anggaran itu pun masih diperuntukkan pengadaan breakwater di sisi Barat dan Timur landscape pelabuhan.

"Kekurangan sekitar Rp450 miliar. Makanya untuk saat ini disokong dari berbagai sumber untuk pembangunannya. Ya KPBU sangat dimungkinkan," urainya.

Ditanya terkait waktu ideal tercepat pembangunan sebuah pelabuhan, Bayu mengklaim lama atau singkatnya pembangunan tergantung dari teritorial sebuah perairan.

Namun jika melihat perjalanan 16 tahun perencanaan yang tak kunjung selesai, tentu hal ini perlu dilakukan evaluasi yang serius.

"Sebenarnya tergantung teritorialnya ya. Tapi di Gesing itu yang sudah memenuhi. Itu tinggal pengerukan dan tak lama bisa beroperasi," ujarnya.

Disinggung mengenai master plane tambahan pembangunan breakwater Bayu belum dapat menjelaskan.

Begutu juga dengan efektifitas akses pelabuhan, ia mengatakan jika dibandingkan dengan pelabuhan Gesing, nilai investasi pelabuhan Tanjung Adikarto jauh lebih tinggi.

Alasannya, secara teritorial sangat mendukung. Misalnya, lanjut dia, untuk keperluan eksport produk tangkapan ikan ke China atau Jepang bisa melalui Bandara YIA Kulon Progo.

Investasi jalur darat juga akan dimudahkan dengan adanya Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS).

"Kalau data master plan ada di kantor. Dan untuk kemudahan akses sebetulnya tidak ada masalah. Karena kalau mau ekspor ke China atau Jepang ya kami dekat dengan Bandara. Jalur darat ada JJLS," tegasnya.

Secara prinsip kelanjutan pelabuhan Tanjung Adikarto tetap dilanjutkan dengan skema KPBU.

Saat ini proses masih penyatuan aset. Setelah penyatuan aset dari BBWSO dan Kabupaten Kulon Progo selesai, hasil kajian akan dilelangkan ke pihak ketiga. (Tribunjogja/Miftahul Huda)