Tak Puas Hasil Audiensi di Gedung DPRD, Paguyuban Betor Malioboro Datangi Kantor Gubernur DIY

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tidak puas dengan jawaban yang didapatkan dari audiensi di DPRD DIY, rombongan Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) mendatangi kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (2/11/2020) siang.

Sebelumnya perwakilan PBMY telah melakukan audiensi dengan Komisi C DPRD DIY dan Kadishub DIY Ni Made Panti Indrayanti.

Massa paguyuban betor yang berjumlah ratusan dan sejak pagi menunggu hasil audiensi di depan gedung dewan itu pun kecewa dengan hasil audiensi bersama Komisi C dan Dishub DIY.

Alhasil mereka lantas bergeser ke gedung kepatihan.

Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) Parmin saat audiensi di gedung dewan meminta kejelasan dari pemerintah DIY, terkait boleh dan tidaknya betor tetap beroperasi di Malioboro pada uji coba semi pedestrian selama dua minggu mulai 3 hingga 15 November.

Baca juga: Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo Sebut Kasus Aktif Virus Corona di Indonesia Kian Menurun

Baca juga: Wisatawan Membludak Saat Libur Panjang Lalu, Satpol PP DI Yogyakarta Sebut Prokes Diabaikan

Dalam audiensi, Parmin mendesak agar pemerintah mencarikan solusi apabila betor di larang masuk ke Malioboro saat semi pedestrian selama dua minggu.

Parmin menepis anggapan jika betor termasuk kendaraan tanpa kategori.

Pasalnya persoalan tersebut sudah terpecahkan dengan adanya pemberian stiker khusus bagi setiap betor.

"Kalau masalah itu sudah terpecahkan dengan stiker, dari Kadishub yang dulu," katanya di ruang audiensi gedung DPRD DIY.

Lebih lanjut ia mengatakan, hari ini dirinya mewakili sekitar 200 penyedia betor di Malioboro meminta kejelasan tetap beroperasi di kawasan Malioboro saat uji coba semi pedestrian.

"Bus Trans Jogja bisa beroperasi, kenapa kami tidak. Betor itu tetap becak, cuma dibantu dengan tenaga mesin," urainya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Slamet Harsono atau yang akrab disapa Ketut.

Dengan penuh harapan, Ketut mendesak agar Pemerintah DIY memberikan solusi kepada ratusan penyedia betor di Malioboro.

Ketut menganggap, pemerintah saat ini hanya memikirkan kepentingannya sendiri.