Jawa

Kampanye Paslon Pilkada Klaten di Media Sosial Diawasi oleh Bawaslu

Bawaslu siapkan staf khusus untuk melakukan patroli pengawasan di media sosial selama masa kampanye Pilkada Klaten 2020.

Penulis: Almurfi Syofyan | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Almurfi Syofyan
Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman (kanan) didampingi Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Klaten, Azib Triyanto (kiri). 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten siapkan staf khusus untuk melakukan patroli pengawasan di media sosial selama masa kampanye Pilkada Klaten 2020.

Hal itu dilakukan oleh Bawaslu guna memastikan kampanye peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten 2020 di media sosial berlangsung secara aman dan tanpa adanya pelanggaran.

"Ada staf yang kita tugaskan untuk memantau aktivitas di media sosial. Termasuk akunnya paslon dan akun resmi paslon yang didaftarkan ke KPU," ujar Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman, pada Tribunjogja.com seusai sosialisasi pengawasan partisipatif di satu hotel di Jalan Pemuda, Klaten, Selasa, (27/10/2020).

Menurut Arif, staf yang ditugaskan tersebut memantau setiap kampanye yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Klaten setiap waktu.

Baca juga: Masyarakat Klaten Diminta Tidak Takut Laporkan Pelanggaran Kampanye ke Bawaslu

"Bahkan saat mereka sudah di rumahpun juga tetap memantau aktivitas dari akun-akun tersebut," ujarnya.

Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Klaten, Azib Triyanto menambahkan larangan kampanye di media sosial antara lain mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945.

"Selain itu juga dilarang menghina Suku Agama Ras Antargolongan (SARA) dari calon bupati dan wakil bupati," katanya.

Ia juga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran kampanye di Pilkada Klaten 2020 melaui aplikasi Gowaslu.

"Ini merupakan aplikasi laporan pelanggaran Pilkada berbasis Android untuk memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pilkada," ucapnya.

Baca juga: Sebanyak 627 Petugas Bawaslu Klaten Kembali Jalani Rapid Test

Menurut Azib, dengan adanya aplikasi itu, diharapkan mempercepat terjadinya proses pelaporan pelanggaran Pilkada yang terjadi di Klaten.

Tujuan Gowaslu, pertama adanya sistem online untuk memudahkan pengawas Pemilu menerima dan menindaklanjuti informasi awal dari pemantau dan masyarakat.

Kedua, terwujudnya kolaborasi antara pengawas Pemilu dan masyarakat pemilih dalam meningkatkan keberanian dan pelaporan pelanggaran Pilkada.

Ketiga, terlaksananya keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan.

"Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang bisa mempercepat pelapor dalam menyampaikan setiap laporan pelanggaran Pilkada yang terjadi," imbuhnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved