Sleman
Pemerintah Komitmen Jaga Keberlangsungan JKN KIS
Cakupan kepesertaan JKN KIS sudah mencapai lebih dari 90 persen. Untuk itu perlu adanya perbaikan, sehingga dapat semakin bermanfaat bagi masyarakat.
Penulis: Christi Mahatma Wardhani | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) menjadi program asuransi terbesar di dunia.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pada webinar Media Workshop BPJS Kesehatan Cabang Sleman di Hotel Tara Yogyakarta, Kamis (22/10/2020).
Menurut dia, cakupan kepesertaan JKN KIS sudah mencapai lebih dari 90 persen.
Untuk itu perlu adanya perbaikan, sehingga dapat semakin bermanfaat bagi masyarakat.
Sebagai pembicara dalam webinar bertajuk Media Workshop dan Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan tahun 2020, ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan JKN KIS.
Hal itu dibuktikan dengan adanya peningkatan alokasi belanja kesehatan.
Baca juga: Pengusaha Ingin Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang Hingga 2021
"Komitmen pemerintah di masa pandemi, kita tingkatkan alokasi belanja kesehatan sesuai Perpres 72/2020. Naik sangat signifikan, hampir dua kali lipat, dari Rp113 Triliun menjadi Rp212,5 Triliun, belum pernah terjadi dalam sejarah, naik hingga 87 persen,"katanya, Kamis (22/10/2020).
"Anggaran JKN dalam penanganan COVID-19 adalah Rp87,5 Triliun, dan di dalamnya ada alokasi bantuan iuran JKN sebesar Rp3 Triliun. Ini untuk antisipasi tambahan yang tidak mampu, yang disubsidi pindah ke kelas III atau menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran),"sambungnya.
Sebagai dukungan pemerintah untuk keberlangsungan JKN KIS, pemerintah meningkatkan anggaran kesehatan pada 2021.
Bahkan melebihi batas yang ditentukan, dengan alokasi 6,2 persen dari APBN.
Baik untuk penanganan COVID-19, juga penguatan ekonomi.
Tak hanya itu, pihaknya menggandeng Kementrian Kesehatan RI untuk membuat standar layanan dasar, sehingga dapat memperkuat sistem pelayanan dan mutu layanan, termasuk program promotif dan preventif.
"Tidak ada kuratif saja, kita harus promosikan budaya hidup sehat dan dampak kesehatan secara dini. Makanya kita juga alokasikan untuk kegiatan promotif preventif," ujarnya.
Sementara itu, Ahli Asuransi Kesehatan, Hasbullah Thabrany mengatakan keberlangsungan JKN KIS memang penting.
Baca juga: Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Terlambat
