Breaking News:

Bantul

Bawaslu DIY Dalami Anggota Dewan yang Diduga Terlibat Kampanye di Bantul

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai bergerak melakukan pengawasan kepada para pasangan calon (Paslon), terkait adan

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Ari Nugroho
Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
Kordiv Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih, saat ditemui di Pengadilan Negeri Bantul, Senin (14/1/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai bergerak melakukan pengawasan kepada para pasangan calon (Paslon), terkait adanya kampanye yang dimasuki oleh pejabat pemerintahan.

Meski belum ada laporan adanya pelanggaran kampanye yang melebihi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilu di tengah bencana non alam Covid-19, namun tim Bawaslu DIY saat ini sedang mendalami adanya keterlibatan oknum anggota DPRD yang disinyalir membantu pelaksanaan kampanye.

Komisioner Bawaslu DIY Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan sejak dimulainya massa kampanye pada 26 September lalu, laporan pelanggaran kampanye dari tiga Kabupaten di DIY yang akan melaksanakan Pilkada masih belum dijumpai.

Akan tetapi, laporan adanya keterlibatan anggota DPRD dalam upaya membantu kampanye salah satu pasangan calon (paslon) justru ditemui.

Bawaslu DIY Bentuk Tim Pokja Covid-19

"Kalau yang melanggar batas pengumpulan massa kampanye belum ada. Cuma kemarin kami dapat laporan ada anggota DPRD yang menggelar acara, lalu ada indikasi kampanye salah satu paslon di Kabupaten Bantul," katanya, Senin (5/10/2020).

Sri Rahayu enggan menyebut anggota dewan serta paslon mana yang terlibat dalam indikasi kampanye terselubung itu.

"Sekarang masih dalam proses pendalaman. Jika ada indikasi kearah kampanye terselubung ya akan kami tindak," ujarnya.

Di tempat lain, yakni di Kabupaten Sleman juga demikian. Pihaknya telah membubarkan massa kampanye yang disinyalir ditunggangi oleh oknum pejabat pemerintahan.

"Sudah kami beritahu dan mereka bersedia membubarkan diri," ungkap Sri Rahayu.

Pengawasan Dua Hari Masa Kampanye, Bawaslu Bantul Kecewa

Diketahui, ketentuan terkait kewajiban mengajukan ijin ikut kampanye bagi Anggota DPR, DPRD, dan DPD ada pada Pasal 70 UU 10 Tahun 2016 dan Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020.

Selain itu, masih kata Sri Rahayu, pasal yang sama dalam PKPU 11/2020 juga membahas soal adanya larangan penggunaan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan.

"Kami masih proses, apakah anggota dewan ini benar-benar melakukan kesalahan atau tidak," tutupnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved