Masa Kampanye, Bawaslu Gunungkidul Sebut Peserta Pilkada Berpotensi Langgar Protokol Kesehatan

"Itu diperbolehkan jika kampanye daring tidak bisa dilakukan di wilayah tertentu," katanya.

Namun Hani tetap meminta agar tim kampanye masing-masing paslon tetap berkoordinasi dengan aparat hingga pemerintah setempat.

Salah satunya dengan mengajukan surat pemberitahuan sebelum pertemuan dilakukan.

Senada dengan Tri, Hani mengatakan pertemuan tatap muka tetap menerapkan jaga jarak hingga wajib masker.

Jika tidak, pertemuan tersebut akan dibubarkan sesuai sanksi yang berlaku.

"Selain pembubaran, paslon yang melanggar juga tidak diperkenankan menggelar pertemuan tatap muka selama beberapa kali," ujar Hani.(TRIBUNJOGJA.COM)