Tak Setuju Pasien Covid-19 Tanpa Gejala Diisolasi Mandiri di Rumah, M Yazid : Rawan Konflik Sosial

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Anggota Komisi D DPRD DIY Muhammad Yazid mengaku tidak setuju bila pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala harus menjalani isolasi mandiri di rumah.

Menurutnya, hal tersebut tidak efektif terlebih akan menyulut konflik sosial di tengah masyarakat.

"Mestinya harus diisolasi, seperti kemarin dikarantina di rumah sakit. Kalau di rumah tidak sesederhana itu, di perkampungan banyak sekali menimbulkan konflik sosial," ucapnya kepada Tribun Jogja, Kamis (13/8/2020).

Ia mencontohkan, seperti di kampungnya terdeteksi 5 orang dinyatakan positif.

Terdapat kendala air bersih di sana di mana kesehariannya mengambil air di kampung sebelah. Namun setelah adanya orang yang terkonfirmasi positif, maka akses untuk mengambil air ditutup.

"Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang berhati-hati untuk menjaga kampungnya.

Tapi yang kita lihat di sini konflik sosial itu nyata. Memang lebih baik mereka yang sudah dinyatakan positif, tetap harus mendapatkan perawatan di rumah sakit sampai dinyatakan sembuh," ucapnya.

• Mulai 15 Agustus Pasien Terkonfirmasi Covid-19 Tanpa Gejala di DIY Tidak Dirawat di Rumah Sakit

Risiko lain yang timbul, bila pasien positif tidak dirawat di rumah sakit melainkan di rumah atau di shelter yakni penanganan keluhan medis jadi lambat.

Berbeda ketika yang bersangkutan menjalani perawatan di rumah sakit, ketika ada keluhan sakit maka petugas medis dengan cepat mampu memberikan penanganan sehingga tidak sampai parah.

"Covid-19 ini sebetulnya bukan aib. Tapi kita semua berupaya mencegah penularannya. Termasuk memang yang positif ada di rumah sakit," tegasnya.

Anggota Fraksi Nasdem PSI PD DPRD DIY tersebut mengatakan bahwa terkait alasan cost yang dikeluarkan besar untuk menangani pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala, itu bukan sebuah alasan yang mendesak.

Pasalnya pemerintah pusat juga telah mengucurkan dana yang besar di bidang kesehatan untuk menangani Covid-19.

"Kesehatan masyarakat dilindungi Undang-Undang. Itu kewajiban pemerintah. Siapa sih yang mau akan sakit? Selain itu, bagi warga yang kurang mampu memang akan lebih baik mendapatkan perawatan di rumah sakit karena semua terjamin," ucapnya.

Ia pun mengingatkan pemerintah bahwa tidak bisa memukul rata kesadaran seluruh warga DIY. Ia mencontohkan kasus positif di Bantul, di mana ia berprofesi sebagai pedagang pasar dan tetap bekerja meski sudah dinyatakan positif.

"Tidak ada pilihan. Kalau mau tetap hidup, bisa makan ya berangkat ke pasar. Itu cukup menghebohkan. Maka dari itu kembali saya minta Pemda DIY untuk kembali berpikir ulang sebelum meminta mereka yang positif isolasi sendiri di rumah," bebernya. (Tribunjogja/Kurniatul Hidayah)