Dinsos DIY Inginkan Masing-masing Kabupaten dan Kota Miliki Camp Assesment bagi PMKS

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Meski telah berkali-kali dilakukan penindakan, kenyataannya masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mereka rela berdiam diri seharian penuh menunggu masyarakat yang berbelas kasih.

Langkah memperkecil kesenjangan sosial tersebut sebetulnya sudah dilakukan.

Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY selalu rutin menganggarkan Rp2 miliar untuk penanganan para PMKS tersebut.

• Pemda DIY Memulangkan 10 Warga PMKS Asal Purworejo

Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) DIY Suyarno bahkan geleng-geleng kepala saat mengetahui ada yang jauh-jauh datang dari luar wilayah DIY.

Para warga PMKS tersebut menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai mata pencaharian.

"Paling banyak itu saat jelang lebaran. Mereka mengumpulkan hasil meminta-minta untuk dijual kembali. Pernah kami temui, mereka membawa gerobak untuk menaruh barang-barang itu," katanya kepada Tribunjogja.com, Senin (27/7/2020).

Ia melanjutkan, rata-rata para PMKS tersebut datang dari luar daerah.

Satu contoh dalam waktu dekat, pihaknya akan mengembalikan PMKS asal Kabupaten Batang.

"Bulan depan ini kami pulangkan. Ada dua PMKS. Dia boleh kami katakan sebagai ODGJ ya, setelah lama direhab dan dapat diajak komunikasi, ya akhirnya kami pulangkan," tuturnya.

Hampir setiap tahunnya, Dinsos DIY selalu menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2 miliar untuk penanganan.

• Update Penambahan Virus Corona di Indonesia 27 Juli 2020, Kasus Positif Covid-19 Tembus 100.303

Anggaran sebanyak itu kemudian diserap ke berbagai bidang.

Di antaranya rehabilitasi, pengobatan, kebutuhan makan, hingga pengembangan keterampilan para PMKS.

"Ya sekitar Rp2 miliar kami anggarkan untuk penanganan PMKS ini. Tapi untuk tahun ini tidak ada anggaran itu di kami. Sudah dipangkas untuk Covid-19," ujarnya.

Anggaran itu diprioritaskan bagi penghuni Camp Assesment Dinsos DIY.

Dengan kapasitas tiap bulannya mencapai 150 hingga 170 orang.

"Itu setiap tiga bulan selesai assesment kami pulangkan. Ya fluktuatif jumlah tiap bulannya," papar Suyarno.

Secara kapasitas tempat rehabilitasi, Dinsos DIY sudah termasuk overload.

Suyarno pun mendesak agar tiap-tiap Kabupaten/Kota supaya memiliki tempat assesment sendiri-sendiri.

Selain memperkecil penyebaran PMKS, assesment di tiap Kabupaten/Kota bertujuan agar lebih mudah dalam mengontrol pergerakan PMKS.

• Begini Nasib PMKS Luar Daerah di DIY Saat Pandemi Covid-19

"Kami sudah berharap agar Pemkab atau Pemkot memiliki tempat assesment sendiri-sendiri. Karena di kami sudah termasuk overload. Jangan dibayangkan ruang isolasi bagi mereka itu bagus. Sangat sederhana dan ala kadarnya," urainya.

Jika melihat data para PMKS berdasarkan usia dan golongan, sepanjang 2019 kali ini Dinsos DIY merinci untuk balita terlantar sebanyak 620 anak.

Untuk kasus anak terlantar sebanyak 9.607 anak, gelandangan sebanyak 197 orang, fakir miskin sebanyak 322.459 Kepala Keluarga (KK) serta kelompok lansia terlantar sebanyak 37.442 jiwa.

Persoalan itu pun menjadi pekerjaan rumah yang sulit dituntaskan oleh pemerintah hingga saat ini.

Seharusnya adanya pemberdayaan ekonomi melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) para PMKS ini dapat diberdayakan.

"Kalau untuk daerah lain mungkin sudah ada. Namun di kami masih belum. Kami masih butuh tenaga ahli dan relasi untuk mengarah ke situ," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)