Yogyakarta
Dinsos DIY : Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Terjadinya Eksploitasi Ekonomi pada Anak
Itu artinya jika tidak tertangani dari sekarang, beberapa tahun ke depan akan menjadi beban sosial Pemda DIY dan memicu tingginya eksploitasi ekonomi
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akui banyak praktik eksploitasi ekonomi pada anak.
Beberapa kasus yang ditemui di antaranya terkait pemberian kerja kepada anak di bawah usia yang ditentukan.
Hal itu disampaikan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos DIY, Suyarno mengakui adanya fenomena tersebut.
Bahkan terdapat beberapa orang tua yang memang menyuruh sang anak untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan.
"Memang betul. Bahkan ada yang saat kami data, orang tua ini merasa kesal. Katanya pendapatannya berkurang ketika anaknya kami bawa ke camp rehabilitasi," katanya saat ditemui Tribunjogja.com, Senin (27/7/2020).
• 234 Anak Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi di DIY
Ia mengatakan, faktor ekonomi menjadi dorongan orang tua mempekerjakan anaknya dan turun ke jalan.
Data yang dihimpun Dinsos, beberapa opsi pekerjaan di antaranya berjualan tisu, air minum mineral, meminta-minta hingga jenis pekerjaan lain.
"Termasuk yang baru-baru ini, boneka badut di persimpangan jalan memang didesain untuk anak-anak yang dipekerjakan," imbuhnya.
Melihat fenomena tersebut, Dinsos DIY bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) DIY untuk melakukan razia.
Sayangnya, berkali-kali dirazia, mereka tidak menunjukan efek jera.
Khususnya para orang tua yang lepas tanggung jawab terhadap masa depan anaknya tersebut.
Sepanjang tahun 2019 kemarin, Dinsos DIY mencatat ada 72 anak usia belasan tahun yang hidup di jalanan.
"Mereka lebih terfokus pada lingkungan perkotaan, ada banyak kriteria anak-anak tersebut," imbuh dia.
Jumlah tersebut diprediksikan akan berlipat-lipat lantaran jumlah kasus balita terlantar di DIY mencapai 620 anak.
• Masih Banyak Anak Turun ke Jalanan Yogyakarta, Kemandirian atau Eksploitasi?
Itu artinya jika tidak tertangani dari sekarang, beberapa tahun ke depan akan menjadi beban sosial Pemda DIY dan memicu tingginya eksploitasi ekonomi terhadap anak dibawah umur.
"Saat ini yang dapat kami lakukan hanya fokus rehabilitasi. Membina para gelandangan, dan anak-anak yang terlanjur hidup di jalanan tidak mudah," ujarnya.
Suyarno mengatakan, meski sudah diupayakan dengan menyediakan pelatihan keterampilan, namun itu sulit diterima.
"Begitu mereka sudah kembali ke tempat asalnya, implementasi keterampilan itu sulit. Memang harusnya ada relasi, dan itu harus lintas sektor. Misalnya para alumnus di camp rehab ini diberdayakan di UMKM," sambung dia.
Upaya pembuatan regulasi sudah dilakukan Pemda DIY. Melalui Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dituliskan pelarangan bagi masyarakat untuk memberi imbalan kepada warga PMKS tersebut.
Meski memiliki maksud agar mengurangi ketergantungan warga PMKS untuk kembali ke jalanan, perda ini pun dinilai kurang substansial lantaran beberapa point hanya bersikap makro.
"Belum maksimal. Memang di DIY ini banyak warga yang berbelas kasih kepada masyarakat. Namun, di sisi lain hal ini justru menjadi candu bagi warga PMKS yang hidup di jalanan," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)
