Banyak Alih Fungsi Lahan Produktif di DIY, Walhi Sebut Ancam Ketersediaan Air di Masa Mendatang

"Tentu yang akan terjadi seperti itu. Mulai muncul investor yang bangun restoran, dan sebagainya. Sementara untuk masyarakat menengah ke bawah akan kesulitan," urainya.

Helik juga menyorot terkait pembangunan tol Yogyakarta-Solo. Menurutnya jika melihat dari kebutuhan transportasi, pembangunan tol tersebut belum begitu mendesak.

Alasannya, lanjut dia, jarak Yogyakarta-Solo hanya sejauh sekitar 64 Kilometer. Dengan perkiraan memakan waktu sekitar 45 menit.

Sementara di sisi lain, pemerintah juga sudah menyiapkan peningkatan tranportasi kereta api listrik.

"Ini kan menjadi tidak perlu. Karena jalur Yogyakarta-Solo masih dapat ditempuh dengan jalur yang ada. Arah pembangunan ini seharusnya berpihak ke siapa?" tegas dia.

• Apa Kata Ahli Epidemiologi Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Yogyakarta

Ke depan, Walhi DIY baru akan melihat dampak secara menyeluruh akibat alih fungsi lahan tersebut.

Karena menurutnya, Pemda DIY memiliki lahan pertanian yang seharusnya menjadi lumbung pangan untuk tetap dilindungi.

Dari pembangunan proyek nasional tersebut, secara garis besar Helik melihat dari tiga sisi persamalahan yang menjadi perhatian.

Pertama, menyinggung terkait konflik yang muncul di masyarakat. Hal itu sering terjadi di berbagai daerah, imbas dari pembangunan yang tak terkendali.

Kedua, terkait darurat lahan produktif dan ketahanan pangan. Menurutnya, aktivitas pembangunan berlebihan akan memicu terganggunya ekosistem alam.

Ketiga terkait ketersediaan air dimasa mendatang. Ia menganggap ada sekitar 119 mata air yang perlu mendapat perawatan.

Data tersebut bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Menurutnya, aktivtas pembangunan yang berlebihan akan semakin mengancam keberadaan dan ketersediaan air untuk masa mendatang.

"Sekarang pun sudah mulai terasa sebenarnya. Anomali cuaca dan kualitas air yang di bawah mutu baku konsumsi sudah dapat dirasakan," ungkapnya.

Pihaknya mendesak agar Pemda DIY beserta Pemkab maupun Pemkot serta pada legiatif agar memperhatikan hal tersebut. (Tribunjogja/Miftahul Huda)