Riwayat Perjalanan Luar Pulau Tiga Pasien Baru Covid-19 di Yogyakarta

"Itu jadi perhatian kita, mendorong tumbuhnya ekonomi kita. Bagi mereka yang menerima bansos, manfaatkan sebaik-baiknya untuk konsumsi karena itu akan membuat perputaran ekonomi lebih baik. Sementara unit usaha UKM IKM segera melakukan aktifitas," ucapnya.

Ia berpesan kepada pelaku usaha, tetap harus menerapkan kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.

"Tapi jangan kemudian harus seperti biasanya. Ini masanya Covid-19. Pemasaran bisa online, misal yang produksi makanan bisa take away. Kreativitas pengusaha UKM dituntut. Gini ratio tidak bisa dihindari. Kalau kita kejar pertumbuhannya mudah-mudahan gini ratio akan menyesuaikan," bebernya.

Disinggung mengenai target penurunan 7 persen pada 2022, diakui Aji sangat sulit. Hal tersebut lantaran pada 2020 angka kemiskinan di DIY tinggi.

"Meningkat berapa kali lipat. Kita kembali ke tahun sekian, kalau 2022 kita harus 7 tentu berat. Karena itu, memang target dalam RPJMD kita lakukan rasionalisasi kembali dengan indikator yang terjadi karena Covid-19," ucapnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kesenjangan ekonomi tidak bisa dihindari. Pertumbuhan akan mengakibatkan terjadinya jenjang ekonomi antara warga satu dan lainnya.

"Hanya dalam pertumbuhan itu, orang yang punya kreatifitas, punya upaya, punya usaha, akan berkembang lebih dulu dari pada orang yang punya penghasilan tetap," ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa kesenjangan jangan dilihat daei sekadar perbedaan wilayah. Ia mencontohkan bahwa tidak bisa memaksa investor untuk melakukan investasi di wilayah tertentu agar perkonomian merata.

"Soalnya kalau investor, saya kan tidak bisa memaksa kamu haru inves di Gunungkidul, di Kulonprogo, itu nggak bisa. Dia kan yang menentukan pilihannya sendiri. Kalau milih Sleman atau di kota, kesenjangannya lebih besar seperti hotel dan sebagainya," urainya.

Sultan mengakui kesenjangan ekonomi tidak mudah untuk menyelesaikan dan ia mengatakan bahwa kesenjangan itu selamanya akan terjadi.

"Selama ini tidak pernah teratasi. Sing sugih ono, sugih banget ono, sing kecukupan ada, sing miskin ada. Kalau mau jalan keluar dengan data kemiskinan yang kita verifikasi kemarin jadi pilihan pemerintah pusat, yasudah yang bisa dibantu terus didampingi. Bisa berkembang nggak? Kalau bisa berkembang silahkan. Tapi kalau tidak berpendidikan, tidak punya kepandaian apapun, yowis dibantu sosial Rp 200ribu entah Rp 300ribu sebulan ya sampai mati mau opo maneh," urainya. ( Tribunjogja.com | Kurniatul H )