Breaking News:

Yogyakarta

UNY dan Kementerian Desa PDTT Tandatangani Nota Kesepahaman Dukung Percepatan Pembangunan

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) di

Istimewa
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) di Auditorium UNY, Sabtu (27/6/2020). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMANUniversitas Negeri Yogyakarta (UNY) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) di Auditorium UNY, Sabtu (27/6/2020).

Pihak UNY diwakili oleh Prof. Sutrisna Wibawa selaku Rektor sedangkan Kementerian Desa PDTT diwakili oleh Menteri Desa PDTT, Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.

Dalam nota kesepahaman ini kedua belah pihak bersepakat untuk untuk melakukan kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam upaya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat.

Tujuannya adalah untuk mendukung percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian; perumusan konsep dan model kebijakan.

Rektor UNY Klarifikasi Info Acara Dialog Akademik Bersama Mendes PDTT di Gunungkidul

Selain itu, pengembangan fasilitas inovasi teknologi; pengendalian fasilitas kinerja kebijakan dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat; serta pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi sivitas akademika dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Menteri Desa PDTT, Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. berkeinginan mengintensifkan sinergitas antara Kementerian Desa PDTT dengan perguruan tinggi yang sekarang menjadi sangat strategis dengan adanya Kampus Merdeka Project Desa.

“Saya ingin agar regulasi yang akan digulirkan Kementerian Desa yang bersentuhan dengan desa, benar-benar memiliki kearifan lokal,” kata Abdul Halim Iskandar melalui keterangan tertulisnya.

Karena, lanjut dia, harus mempertemukan dua kepentingan yaitu bagaimana desa memiliki kemandirian dengan suplemen dana desa, namun di sisi lain sumber daya yang ada di desa masih sangat bervariasi.

Halaman
12
Penulis: Maruti Asmaul Husna
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved