Breaking News:

Kota Yogyakarta

Untuk Pemulihan COVID-19, Dewan Minta Tunjangan ASN di Lingkungan Pemkot Yogyakarta Ditunda

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan meminta Pemerintah Kota Yogyakarta menunda beberapa tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan meminta Pemerintah Kota Yogyakarta menunda beberapa tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Menurut Krisnadi, anggaran penundaan tunjangan tersebut berkaitan dengan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kota Yogyakarta.

"Kalau saran saya beberapa tunjangan ASN ditunda dulu, kalau gaji pokok insyaallah teranggarkan. Tidak dihapus, tetapi ditunda, untuk difokuskan pada pemulihan dulu," katanya kepada Tribun Jogja, Minggu (21/06/2020).

BKD DIY Tolak Rencana Kemenpan RB Terkait Pengurangan ASN

Ia melanjutkan, saat ini pendapatan Kota Yogyakarta semakin menurun, sehingga perlu realokasi dan refokusing anggaran.

Menurutnya saat ini yang harus menjadi prioritas adalah yang bersifat kedaruratan, seperti kesehatan, kebencanaan, pemadam kebakaran, termasuk pelayanan publik.

Meski melakukan efisiensi anggaran, pihaknya berharap pelayanan publik tetap berjalan.

Sebab pelayanan publik yang baik juga mendorong pemulihan selama pandemi COVID-19.

Krisnadi menilai upaya Pemkot Yogyakarta dalam menangani COVID-19 patut diacungi jempol.

Namun ia menyayakan peran pusat dan provinsi, yang dianggap tidak sebanding dengan porsinya.

"Kita menyayangkan dukungan pusat dan provinsi yang tidak sebanding dengan porsinya. Perawatan OTG (Orang Tanpa Gejala) kan kalau positif dibebankan pusat, tetapi masih belum disepakati oleh pusat,"bebernya.

Pemkot Yogyakarta Sudah Gunakan Anggaran Rp40 Miliar untuk Penanganan COVID-19

"Kemudian provinsi menanggung ODP dan PDP di atas usia 60 tahun tanpa komorbid. Padahal kan rentang usia pasien dari bayi sampai lansia. Kalau seperti itu kan porsi pusat dan provinsi kecil," sambungnya.

Krisnadi mendorong Pemkot Yogyakarta untuk memperluas jangkauan rapid tes acak.

Menurut dia, hal itu untuk memastikan peta sebaran COVID-19 di Kota Yogyakarta.

"Kita mendorong untuk memperluas jangkauan rapid tes, harapannya bisa pakai swab. Tetapi kita lihat kekuatan anggaran belum memungkinkan. Karena kasus COVID-19 di Kota Yogyakarta sangat landai, kalaupun ada biasa dari kabupaten lain. Makanya kita dorong rapid tes acak diperluas, dan tempat keramaian harus patuhi protokol," tambahnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Christi Mahatma Wardhani
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved