BKD DIY Tolak Rencana Kemenpan RB Terkait Pengurangan ASN

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menanggapi rencana pengurangan ASN yang dinilai tak produktif selama Work from Home (WFH) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akui penolakan.

Dasar penolakan tersebut lantaran Pemda DIY menganggap untuk saat ini justru kekurangan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, Pemda juga menekankan jika untuk melakukan pengurangan harus ada mekanisme yang jelas.

Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Sigit Sapto Rahardjo menyampaikan penolakan rencana Kemenpan RB tersebut.

• DPRD DIY Sebut Gubernur Punya Cara Tersendiri untuk Jaga Produktifitas ASN

Menurutnya, banyak mekanisme yang harus dipertimbangkan untuk melakukan pengurangan ASN.

Jika melihat data jumlah ASN DIY saat ini totalnya mencapai sekitar 11.347 orang.

Itu pun belum termasuk pengurangan beberapa pejabat yang pensiun belum lama ini.

Dari jumlah tersebut jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut.

Sebanyak 7.355 merupakan lulusan sarjana, 2.024 lulusan SMA dan 230 di antaranya lulusan SMP, sementara sisanya merupakan lulusan D2 dan D3.

"Untuk mengurangi pegawai ini kan ada mekanismenya. Bukan hanya dari pertimbangan produktifitas saja. Ada penilaian kedisiplinan dan lain-lain," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com, Sabtu (20/6/2020).

Dari jumlah tersebut, Sigit belum mengetahui secara pasti berapa kekurangan tenaga ASN yang dibutuhkan.

"Kalau berapa jumlah pasti kebutuhan ASN-nya belum saya data secara pasti. Karena saya baru masa peralihan jabatan," terang dia.

• BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 20 Juni 2020, Kasus Positif Bertambah 8

Dirinya mengaku belum mendapat petunjuk dan teknis terkait rencana pengurangan ASN dari Kemenpan RB tersebut.

Namun, secara tegas dirinya menolak langkah tersebut apabila kebijakan itu diterapkan di Pemda DIY.