Masyarakat Membandel, New Normal DIY Bisa Mundur

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Fenomena kerumunan yang dibarengi dengan abai terhadap protokol kesehatan membuat pemberlakuan New Normal di DIY terancam mundur.

Pemda DIY telah merancang berbagai persiapan menuju New Normal setelah status tanggap darurat berakhir pada 30 Juni 2020 mendatang, didukung dengan kasus Covid-19 yang mulai melandai.

Namun kini semuanya harus kembali dipertimbangkan.

• Apresiasi Petugas TRC BPBD, Hasoe Pelukis Top DIY Hadiahkan Lukisan Berkelas

"Saya mendapat banyak informasi bahwa satu dua hari kemarin banyak kerumunan. Ada yang di depan pasar Malioboro, Tugu, dan Titik Nol. Ini perlu jadi perhatian masyarakat. Kita tidak boleh (terlena) dengan rencana pemerintah pusat ada new normal, DIY masih tanggap darurat. Tanggap darurat masih ada larangan orang berkerumun, protokol kesehatan wajib dilakukan," ungkap Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, di ruang kerjanya, Senin (8/6).

Ia menjelaskan, dalam situasi tersebut masih banyak warga yang tidak mau menjaga jarak dan tidak mengenakan masker.

"Kalau terjadi penularan, angel banget tracingne siapa yang tanggal segini dolan nang Malioboro," ucapnya.

Aji paham bahwa masyarakat mulai capek diminta untuk tetap diam di rumah.

Tapi tindakan yang dilakukan dengan bersepeda lantas menciptakan kerumunan, tidak bisa dibenarkan.

• Pemda DIY Awasi Agar Penyaluran BST Tidak Menimbulkan Kerumunan

"Kita ingin membuka pelan-pelan, tapi bukan seperti itu. Kita buka ekonominya, kulinernya dulu agar jalan dengan baik. Kalau tetap mau sepedaan ya jangan berhenti lalu berkerumun," ingatnya.

Aji menambahkan, bila masyarakat masih tidak mematuhi imbauan pemerintah, maka otomatis new normal tidak dapat diterapkan dalam waktu dekat.

"Seperti ini bisa mundur. Kalau dulu jalanan macet tapi mereka nggak turun. Sekarang sudah pada berhenti (berkerumun). Jagongan dicopot maskernya. Kalau sampai ada kejadian masyarakat nggak disiplin, nggak usah nunggu kasus. Untuk mengambil kebijakan nggak usah nunggu kasus," tegasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)