Wakil Rakyat Pertanyakan Pengalihan Anggaran Padat Karya di Bantul

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Anggota komisi D DPRD Bantul, Supriyono mempertanyakan mengapa Pemerintah Kabupaten Bantul merefocusing pos anggaran padat karya.

Padahal, padat karya menurutnya dapat menjadi program untuk membuka lapangan kerja bagi warga desa yang kesulitan ekonomi akibat pandemi coronavirus disease atau Covid-19.

Ia meminta Bupati Bantul Suharsono tanggap dengan kondisi Bantul saat ini.

Angka kemiskinan semakin meningkat, akibat dampak ekonomi yang terputus. Pengangguran semakin banyak. Sementara para pedagang kehabisan modal karena dagangan belum laku.

Kebijakan mengalihkan anggaran padat karya, dinilainya kurang tepat.

"Semestinya Bupati bisa tinjau ulang, agar bisa mengubah suasana yang sudah seperti ini," ucap Supriyono, Rabu (27/5/2020).

• Dana Padat Karya di Bantul Dialihkan untuk Tangani Covid-19

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengatakan, program padat karya sebelumnya sudah disosialisasikan kepada masyarakat.

Rencananya, program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu akan mulai dilaksanakan pada Juni mendatang.

Baik pengerjaan conblok maupun irigasi.

Namun demikian anggaran justru dipangkas dan dialihkan.

"Sampai saat ini masih abu-abu," ungkapnya.

Menurut dia, apabila program padat karya tidak dilaksanakan, maka slogan Bupati Bantul tentang Makaryo Mbangun Deso dianggap hanya isapan jempol belaka.

Karena sampai sekarang nyatanya tidak terbukti.

Geliat pembangunan di desa justru terhenti.

Pihaknya mempertanyakan, mengapa program padat karya yang seharusnya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi keluarga kurang mampu di desa dipangkas, sementara anggaran pengaspalan terus berjalan.