DPRD DIY Kritik Pengadaan Buku Saku Covid-19 oleh Pemda

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengadaan 6000 eksemplar buku saku Covid-19 dari Pemda DIY untuk masyarakat menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

Pasalnya, sebagian legislatif menganggap buku saku tidak begitu mendesak untuk kebutuhan masyarakat DIY saat ini.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengungkapkan, buku saku akan bermanfaat bagi kalangan terdidik. 

Sementara bagi warga lansia dan yang masih buta huruf, keberadaan buku tersebut belum diperlukan.

"Meski maksudnya baik, namun buku saku belum begitu mendesak. Harusnya lebih dilakukan persuasif melalui RT/RW untuk melakukan sosialisasi," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com, Jumat (8/5/2020).

• BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 8 Mei 2020, Ada Tambahan 6 Kasus Positif

Huda menyebut, dalam pelaksanaan pengadaan buku saku tersebut, DPRD DIY sama sekali tidak dilibatkan. 

Menurutnya ada celah yang belum dilihat oleh Pemda DIY untuk sosialisasi percepatan penanganan Covid-19. 

Anggaran bisa lebih proporsional jika tepat sasaran.

Misalnya, lanjut dia, untuk pemaparan bisa menggunakan buku elektronik.

"Kalau pun harus diwajibkan dengan buku panduan ya buku elektrik jauh lebih proporsional. Akan lebih mengena lagi jika melibatkan para RT/RW serta Tagana dan beberapa satuan lain untuk sosialisasi. Selain penggunaan banner di desa-desa," tegasnya.

Ia menganggap, masyarakat jauh lebih senang jika diberikan penjelasan secara door to door oleh pihak desa. 

Selain meningkatkan kepedulian, sosialisasi empat mata juga lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

"Dukungannya melalui banner-banner saja. Kerahkan semua satuan misalnya Linmas, Tagana, Taruna dan RT/RW untuk sama-sama sosialisasi," imbuhnya.

Menurutnya, percepatan penanganan Covid-19 di DIY perlu ditambah dua kali lipat upayanya.

• Fisipol UGM Launching Buku Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia