Update Corona di DI Yogyakarta
Pemda DIY Masih Finalisasi Jadup bagi Warga
Kelanjutan penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) bagi warga terdampak ekonomi di masa pandemi Covid-19 di DIY terus bergulir.
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kelanjutan penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) bagi warga terdampak ekonomi di masa pandemi Covid-19 di DIY terus bergulir.
Sinkronisasi data terus berjalan.
Bantuan yang seharusnya ditargetkan akan disalurkan sebelum bulan puasa ini pun molor.
Hal itu lantaran terdapat beberapa sebab.
• Pesimis Dapat Jadup, Warga Kembali Andalkan Sumbangan Dermawan di Yogyakarta
Menurut Wakil Ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana, beberapa kendala sempat ditemui.
"Salah satunya sinkronisasi data bagi keluarga penerima manfaat (KPM) pendataan itu terus dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial," katanya saat jumpa pers di Gedung Pusdalops BPBD DIY, Senin (4/5/2020).
Ia menyebut, supaya pembagian merata, tiap Kepala Keluarga (KK) hanya akan mendapat bantuan Rp 600 ribu dalam bentuk sembako.
Pemerataan itu pun menurutnya memakan waktu lama. Ia mencontohkan, misalnya ada satu keluarga yang sudah terdata di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan jenis program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Program Keluarga Harapan (PKH).
Maka penerima bantuan tersebut harus memilih bantuan lain untuk menggenapi hingga mencukupi besaran Rp 600 ribu.
• BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 4 Mei 2020, Nihil Tambahan Kasus Positif, 1 Pasien Sembuh
"Misalnya penerima bantuan hanya dapat Rp 200 ribu dari program Pemda DIY, artinya nanti akan mendapat tambahan Rp 400 ribu, itu yang saat ini kami hitung," ujarnya.
Sampai saat ini, Pemda DIY masih belum menentukan kapan bantuan tersebut akan disalurkan.
Sampai hari ini, Biwara menyebut jika data berdasarkan Kominfo sudah ada 500 lebih data calon penerima yang diverifikasi dengan jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) mencapai 1.600.000 KK di wilayah DIY yang akan menerima bantuan.
"Jumlahnya dari kemarin terus bertambah. Termasuk beberapa ada yang diganti, karena warga tersebut dianggap mampu dan tidak layak untuk menerima bantuan," imbuh Biwara.
Ia memastikan, finalisasi data masih terus berjalan.
