DPRD Sebut Pemda DIY Kalah Start dengan Covid-19

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Melonjaknya pasien positif di bulan kedua Pandemi Covid-19 DIY antara Maret-April turut ditanggapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, pasien positif Covid-19 di DIY pada bulan Maret mencapai 28 kasus, sedangkan di bulan April lalu naik hingga 95 kasus positif.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, pihaknya sudah tidak mentolelir terkait langkah Pemda DIY dalam percepatan penanganan Covid-19.

Menurutnya, sejak awal Pemda DIY sudah kalah start dengan Covid-19.

• Pemda DIY Minta Pelaksanaan Rapid Test Massal Tanpa Ada Kerumunan

Dampaknya, penanganan saat ini menjadi tidak maksimal.

"Kalah start dengan si Covid. Karena pencegahan masih minimalis. Harus lebih tegas lagi, bila perlu semua anggaran buat bayarin aparat untuk memperketat protokol kesehatan," katanya, Senin (4/5/2020).

Ia mengatakan, saat ini sudah banyak klaster bermunculan terkait penyebaran Covid-19.

Beberapa diantaranya klaster jamaah tabligh di Kulon Progo dan Sleman, serta para jamaah GPIB Yogyakarta.

Jika hal tersebut tidak dibendung secara benar, bukan tidak mungkin transmisi lokal kian masif ke seluruh DIY. 

Beberapa hal yang turut disoroti terkait aktivitas di pasar.

Ia menegaskan supaya Pemda DIY mencontoh protap pasar di Salatiga yang sudah berlakukan physical distancing.

Sementara menurutnya, Pemda DIY masih belum ada ketegasan sama sekali.

• BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 4 Mei 2020, Nihil Tambahan Kasus Positif, 1 Pasien Sembuh

Ia setuju jika penutupan pasar dilakukan, dampak ekonomi masyarakat luar biasa.

"Tapi jangan lantas terkecoh dengan kondisi saat ini. Ambil contoh pasar di Salatiga, di sana pedagang sudah berlakukan physical distancing. DIY harus segera ambil langkah," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY perlu menyusun aturan tegas terkait status tanggap darurat.

Khususnya, untuk aktivitas di pasar tradisional, swalayan, hingga pusat keramaian lain.

Karena menurutnya, saat ini sudah banyak warga dan juga pusat perbelanjaan diserbu masyarakat.

Masih kata Huda, saat ini sudah waktunya berlakukan tindakan tegas diantaranya denda atau bentuk tindakan lain bagi warga yang masih berkerumun dan tidak mengenakan masker saat bepergian.

"Karena menurut saya memang minimalis sekali penyerapan dana realokasi pencegahan covid-19 sejauh ini. Mending buat bayar aparat suruh turun ke jalan untuk mengingatkan protap pencegahan di masyarakat," tegasnya.

• Memasuki Bulan Ketiga Pandemi Covid-19, Pemda DIY Tetap Tenang Tanpa PSBB

Meski dua Kabupaten yakni Bantul dan Sleman telah dikategorikan sebagai kantung Covid-19, Huda mengakui jika PSBB sangatlah berat dilakukan untuk saat ini.

Meski beberapa masyarakat telah menginginkannya.

Ia juga menyadari jika dari segi postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY menurutnya hanya bisa bertahan sekitar dua bulan ke depan.

Huda yang juga sebagai Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY itu mengatakan, APBD DIY saat ini benar-benar sudah kurus.

Ia menyebut sisa anggaran tersedia saat ini sekitar Rp 300 miliar.

"Itu untuk kebutuhan dua bulan ke depan saja. Pilihannya dua, untuk gaji para pejabat atau untuk pemaksimalan penanganan Covid-19. Kalau untuk penanganan, ya dipertegas saja," terang dia.

• Pemda DIY Akan Beri Bansos pada 453 Mahasiswa dari Luar DIY

PSBB Provinsi Berat

Melihat lonjakan dan temuan kasus yang kian masif, politisi PKS ini menyayangkan buruknya kerja sama antara Pemda DIY dan juga masyarakat.

Pertama, ia menyebut jika Pemda DIY belum berlakukan arah kebijakan yang konkrit.

Misalnya, mengenai penjagaan di beberapa perbatasan masuk DIY. 

Menurutnya, payung hukum untuk sandaran para petugas di lapangan masih belum ditentukan arahnya.

Termasuk penindakan yang perlu dilakukan ketiga petugas keamanan saat melakukan patroli kerumunan.

Kedua, ia menyebut jika masyarakat sendiri juga kurang merespon anjuran dari Pemda DIY.

Ia tidak menampik, jika saat ini kembali ditemukan banyak kerumunan masyarakat yang mengantre sembako dari dermawan.

"Karena tentunya bingung, ekonomi sulit sementara bantuan tak kunjung turun. Kerja sama Pemda dengan masyarakat harus baik," terang dia.

• Pemda DIY Masih Validasi Penerima Jadup

Saat disinggung mengenai kebutuhan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Huda mempertimbangkan beberapa faktor.

Menurutnya, secara epidemiologi perlu dilakukan kajian mendalam.

Selain itu, faktor kesiapan anggaran APBD DIY juga menurutnya tidak mencukupi jika untuk persiapan PSBB. 

"Meski nantinya dari Pemerintah pusat tentu memberi suntikan dana, namun kondisi keuangan saat ini sangat tidak mungkin dilakukan APBD," tegasnya.

Bagaimana kalau para ASN kompak potong anggaran tunjangan kinerja (Tukin) untuk jaminan hidup masyarakat jika ada PSBB?

Karena jika dirinci, sesuai data BPKAD mencatat ada sekitar 7.575 pegawai ASN Golongan III, II, I di Pemda DIY.

Jika nantinya dilakukan pemangkasan anggaran Tukin hingga 50 persen atau Rp 1 juta dari tunjangan yang ditentukan, Pemda DIY bisa melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 7,5 miliar. 

"Itu mungkin tapi sangat kecil realisasinya, dari awal saya setuju kalau ASN tidak perlu dapat THR. Lebih baik dialokasikan kepada yang membutuhkan," sambungnya.

• Pemda DIY Desak Pemerintah Kota/Kabupaten Maksimalkan Penggunaan Rapid Test

Terkait pendapat mengenai pemberlakukan PSBB per Kabupaten/Kota, Huda jauh lebih pesimis karena dirasa itu sangat tidak mungkin.

Meski dua wilayah Kabupaten/Kota sudah menunjukan peningkatan sebaran kasus.

"Saya rasa akan sulit. Tapi di satu sisi kami menunggu pemaksimalan percepatan penanganan Covid-19 ini," urainya.

Ia melanjutkan, jika PSBB antar Kabupaten/Kota sulit, ia menganjurkan supaya dilakukan PSBB lokal. 

Menurutnya masyarakat yang lebih paham kebutuhan sekitarnya.

Karena saat ini, lanjut dia, semuanya berperang melawan pandemi.

"PSBB lokal saja dilakukan di desa-desa. Karantina mandiri setiap desa selama 14 hari. Karena sekarang langkah Pemda masih minim. Saya berharap, di lain sisi perjuangkan untuk Bansos, Pemda dan masyarakat tidak boleh menyampingkan pencegahan," tegasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)